Ngobrolin Menteri Kabinet Baru Jokowi di Istana Merdeka

TEPAT tengah hari, Rabu (14/08/2019), Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta.

Dengan kemeja putih lengan panjang, celana kain hitam, sneakers andalan warna hitam dengan sol putih, Jokowi menyambut pemimpin redaksi di lorong menuju meja utama di Istana Merdeka.

Rambut Jokowi rapi tersisir ke kanan dan masih telihat efek basahnya. Dengan senyum semringah, satu per satu pemimpin redaksi yang datang dengan batik lengan panjang disalami dan ditanyai kabarnya.

Para pemimpin redaksi yang semula duduk berhadap-hadapan dengan posisi Jokowi duduk, diminta pindah membaur bersama.

"Sini, duduk bersebalahan dengan saya," ujar Jokowi yang hanya didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Parpol Dapat Jatah 45 Persen di Kabinet, Jokowi: Tak Boleh Menolak

Pratikno duduk di sisi kanan Jokowi membawa tablet yang menyala layarnya. Di depan Jokowi, ada juga tablet yang menyala dengan keyboard-nya.

Setelah 30 pemimpin redaksi duduk, Jokowi bertanya bagaimana kondisi dan situasi nasional. 

Pertanyaan ini dijawab serentak, bahwa kondisi dan situasi landai pasca-pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto di MRT Jakarta.

Tawa pertama pecah di Istana Merdeka ketika ada yang menjawab, karena landainya kondisi dan situasi politik nasional, wartawan kesulitan mencari headline atau berita utama di media.

Jokowi tertawa lebar, juga Pratikno. Beberapa pemimpin redaksi yang datang terlambat bergabung dan disambut senyum oleh Jokowi dan Pratikno.

Setelah saling memperbarui kabar dan kondisi serta situasi, Jokowi bertanya lagi kepada para pemimpin redaksi hendak bertanya apa. Dari banyak penjuru tempat para pemimpin redaksi duduk, tersebutlah soal kabinet.

Dalam percakapan diselingi makan siang di Istana Merdeka, obrolan ringan, terbuka, rileks, dan lepas terfokus pada persoalan kabinet di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya.

Pernyataan lugas dikatakan Jokowi ketika serentak para pemimpin redaksi bertanya mengenai kabinet.

"Sudah final semua. Tinggal kami umumkan. Bisa Agustus, bisa juga saat pelantikan. Semua sudah final," ujar Jokowi.

Baca juga: Soal Pengumuman Kabinet, Jokowi: Bisa Agustus, Bisa Oktober Saat Pelantikan

KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZES Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan istana kepresidenan dalam acara berbuka bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/7/2015). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan diisi dengan shalat berjamaah dengan wartawan.

Empat hal baru di kabinet

Terhadap yang sudah final dan bisa diumumkan kapan saja itu, Jokowi menyebut beberapa hal baru sekaligus mengonfirmasi sejumlah isu.

Pertama, akan ada dua kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif. 

Kedua, akan ada penggabungan dan penajaman tugas kementerian. Jokowi menyebut misalnya, Kementerian Luar Negeri sekaligus akan mengurusi soal ekspor.

Ketiga, akan ada menteri muda yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang usianya di bawah 30 tahun. 

Baca juga: Jokowi Ungkap Ada Menteri Berusia di Bawah 30 Tahun dalam Kabinet Baru

Terhadap kebaruan ketiga ini, Jokowi buru-buru menegaskan, "Anak muda itu berasal dari kelompok profesional yang punya pengalaman manajerial."

Pengalaman manajerial dijadikan syarat untuk menteri muda usia karena menteri itu menurut Jokowi akan menjadi menteri di kementerian lama.

Keempat, kabinet mendatang akan fokus pada kecepatan kerja dan pencapaian target yang terukur. 

"Tidak akan banyak yang mau dijadikan fokus masing-masing kementerian. Dua atau tiga saja tetapi konkret dan terukur, tidak mengawang-awang," ujar Jokowi.

Ketika masuk pada topik kementerian baru dan hal-hal baru ini, Jokowi berujar sambil menyantap bakmi godhok. Lengan panjang kemeja putihnya sudah digulung. Tablet di depannya sudah redup layarnya.

Baca juga: Jokowi Bakal Bentuk 2 Kementerian Baru di Kabinet Periode Kedua

Karena percakapan makin hangat dan terbuka, Pratikno yang juga menyantap bakmi godhok meminta notes dan pulpen kepada ajudan.

Di notes dengan lambang Sekretariat Negara itu, Pratikno menuliskan beberapa kata kunci yang mengemuka dalam percakapan.

Percakapan terus menghangat. Mesipun sempat berpindah-pindah topik, soal bagaimana Jokowi menyusun kabinet menjadi fokus pembicaraan.

Piring berisi siomai dengan tahu rebusnya yang disantap Jokowi menambah hangat obrolan karena mulai disunggung-singgung anggota koalisi di Pemerintahan Jokowi periode kedua.

AFP PHOTO / PRESIDENTIAL PALACE / LAILY Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily

Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS 

Untuk pertanyaan bagaimana Presiden mengakomodir partai koalisi pendukungnya, Jokowi menjawab, "Komposisinya itu 45 persen partai koalisi, 55 persen profesional. Partai kaolisi bisa mengajukan, tetapi kewenangan tetap ada di saya untuk menerima atau tidak."

Dengan komposisi ini, partai koalisi pendukung Jokowi akan mendapat 15 kursi sementara sisanya 19 kursi akan diisi profesional. 

Jumlah kementerian meskipun tidak ditegasakan berapa banyak, jumlahnya kira-kira akan sama dengan jumlah kementerian saat ini yaitu 34 kementerian.

Jokowi juga menjelaskan, meskipun semua partai politik punya keinginan bergabung dalam koalisi pemerintah, keputusan untuk tetap dengan koalisi yang dibangun sebelum Pemilu Presiden akan tetap dipertahankan.

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol

Jokowi yakin dengan koalisi saat ini dan jumlah kekuatannya di DPR-RI yang mencapai 61 persen.

Jumlah 61 persen itu merupakan penggabungan anggota DPR-RI terpilih dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP.

Jumlah menteri masing-masing partai disesuaikan Jokowi secara proporsional. Jokowi dalam Kongres V PDIP di Bali sudah menjamin, PDI-P akan mendapat jumlah kursi menteri terbanyak. 

Keyakinan Jokowi soal koalisi dengan kekuatan 61 persen suara di DPR ini menutup kemungkinan bergabungnya Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS dalam koalisi dan mengisi kabinet.

Terkait isu hangat untuk posisi Jaksa Agung, Jokowi menegaskan, Jaksa Agung bukan berasal dari partai politik.

Baca juga: Jokowi Bakal Pilih Jaksa Agung dari Non-Partai, Apa Kata Surya Paloh?

Jokowi menyebut ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet entah di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis dengan kewenangan lebih luas.

Namun, ada juga menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat. Jokowi menyebut nama sebagai contoh, tetapi tidak untuk diberitakan.

Menurut Jokowi, menteri yang bertahan adalah menteri yang jelas implementasi kebijakannya, melakukan perombakan, sekaligus melakukan perbaikan atas perombakan itu.

"Tidak hanya merombak, membongkar, tetapi juga melakukan perbaikan atas perombakan dan pembongkaran itu," ujar Jokowi.

Jokowi akan mempertahankan menteri yang bisa mengkesekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik. Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.

Untuk mengisi kabinetnya, Jokowi menyampaikan, akan menarik salah satu kepala daerah untuk menjadi menteri. 

Jokowi yang sempat ragu lantaran tidak persis ingat, menjadi mantap menjawab akan ada kepala daerah yang akan menjadi menteri saat Pratikno memastikan lewat anggukan.

"Iya Pak, ada satu," ujar Pratikno.

ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo berpose dengan latar belakang pemandangan matahari terbenam di Labuan Bajo, Flores, NTT, Rabu (10/7/2019). Investor berharap tim ekonomi Kabinet Kerja II diisi oleh profesional

Kabinet cepat dan yahud 

Ditanya bagaimana gambar besar kabinet yang sudah final disusun dan akan diumumkan, Jokowi mengatakan kabinet mendatang adalah kabinet yang menekankan kecepatan kerja.

Untuk mendapatkan formula dan gambaran tentang kecepatan dalam kabinet mendatang, Jokowi menimbang semua faktor dengan kerumitannya untuk menyusun kabinet.

Selain soal partai politik koalisi, pertimbangan itu antara lain soal keterwakilan daerah sebagai gambaran keterwakilan wilayah Indonesia, keterwakilan agama, gender, organisasi masyarakat, usia, dan seabagainya.

"Pokoknya, kabinetnya yahud. Percaya sama saya," ujar Jokowi memberi jaminan.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Kementerian yang Akan Digabung

Mengenai peran KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, Jokowi mengemukakan akan banyak peran bisa diambil.

"Yang jelas tidak ada pembagian peran ini urusan presiden, itu urusan wakil presiden. Tidak ada. Hal sama terjadi juga saat saya dan Pak Jusuf Kalla. Tidak ada pembagian urusan," ujar Jokowi.

Mengenai posisi Jusuf Kalla yang tidak lagi akan menjadi wakil presiden, Jokowi tidak khawatir.

"Karena keluwesan dan kelincahannya, Pak Jusuf Kalla bisa berperan di banyak tempat," ujarnya.

Sekadar menyebut sebagai contoh, Jusuf Kalla bisa menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Utusan Khusus Presiden untuk urusan penyelesaian konflik di sejumlah negara, dan sebagainya.

Percakapan kemudian meluas ke topik-topik hangat lainnya. Topik yang menarik perhatian Jokowi adalah wacana amandeman UUD 1945 khususnya soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kewenangan MPR untuk memilih mandatarisnya yaitu Presiden.

Terhadap dua soal ini, Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka.

Soal GBHN, Jokowi justru sepakat untuk membuat rancangan yang fleksibel sehingga bisa merespons perubahan yang sangat cepat.

Soal kewenangan MPR memilih Presiden, Jokowi berujar, "Saya ini produk pemilihan langsung oleh rakyat. Jika tidak dipilih langsung oleh rakyat, tidak mungkin anak tukang kayu bisa menjadi Presiden."

Baca juga: Jokowi Tak Setuju Wacana Presiden Dipilih MPR

Semua tertawa mendengar pernyataan ini termasuk Jokowi yang beberapa kali menegaskan tidak punya beban di periode kedua.

Tertawa lepas Jokowi di sela-sela obrolan lebih dari satu jam soal kabinet adalah ungkapan tidak adanya beban itu.