Soal Pengumuman Kabinet, Jokowi: Bisa Agustus, Bisa Oktober Saat Pelantikan

Kompas.com - 14/08/2019, 15:17 WIB

Wisnu Nugroho,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Wisnu Nugroho

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Presiden mengatakan tidak akan memberi toleransi kepada pihak-pihak yg akan mengganggu keamanan, proses demokrasi dan persatuan negara serta tidak akan memberikan ruang untuk perusuh yg akan merusak Negara Kesatuan Repubik Indonesia.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi mengungkapkan hal itu dalam suasana yang ringan, penuh canda, rileks, dan terbuka.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap ada calon menteri yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun.

Ketika ditanya apakah menteri tersebut berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga menampik.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

Kementerian baru

Jokowi juga bakal menambah kementerian untuk kabinet kedua, yaitu Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat. Maka, ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemenlu akan diikutsertakan perannya terkait dengan ekspor.

Kompas TV Tiga bulan tersandera, para pembantu presiden dilarang menelurkan kebijakan strategis yang berpotensi membebani pejabat baru di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Konsekuensinya birokrasi keok dalam bekerja jika masa transisi tak diiringi <em>reshuffle</em> atau perombakan kabinet. Hitung-hitungan Charta Politika berlandaskan etika dan tradisi maksimal 50% jatah kursi menteri biasanya diberikan kepada partai politik. Yang kemudian di-bagi berdasarkan perolehan kursi di parlemen para partai koalisi dan tambahan bagi koalisi baru. Investasi menjadi pekerjaan rumah menteri-menteri ekonomi berikutnya. Pasalnya investasi asing turun hampir 10% menjadi Rp 388,3 triliun tahun lalu. Kementerian keuangan dituntut lebih agresif merancang stimulus seperti pajak untuk menarik investor asing. Dengan demikian pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan anggaran negara tetapi juga efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meski demikian kinerja Kabinet Kerja Jilid I patut diapresiasi. Pada akhir-akhir masa jabatannya para menteri harus menjawab tantangan ekonomi yang justru datang dari luar negeri. Ke depan ekpektasi pasar cukup tinggi terhadap menteri dari kalangan profesional untuk menjawab tantangan global. Sejumlah ekonom yakni indonesia masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi melampaui 6%. #MenteriKabinetBaru #TantanganEkonomi #Investasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.