PAN: Kita Dukung Program Jokowi-Ma'ruf, tapi Belum Tentu Gabung Koalisi

Kompas.com - 14/08/2019, 11:27 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno (tengah) didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan sidang MK, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menghormati keputusan yang dihasilkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan PAN akan menentukan sikap politik partai setelah diselenggarakannya rakernas. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSekjen PAN Eddy Soeparno (tengah) didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan sidang MK, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menghormati keputusan yang dihasilkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan PAN akan menentukan sikap politik partai setelah diselenggarakannya rakernas. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno mengatakan, PAN mendukung pemerintahan terpilih Jokowi-Ma'ruf dari sisi kebijakan dan program.

Namun, hal itu tidak dapat diartikan bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya pikir PAN sudah menyatakan, kita mendukung program pemerintah tetapi apakah berarti PAN itu nanti akan bergabung ke pemerintah? Kan kita belum membicarakan. Tentu harus ada pembicaraan secara khusus terkait hal itu," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Wasekjen PAN Usul Jumlah Pimpinan MPR 10 Orang

Eddy mengatakan, partainya belum memutuskan sikap politik secara resmi.

Saat ini, kata Eddy, PAN sebatas mendukung program pemerintahan terpilih, tetapi juga mengkritik secara konstruktif pada setiap kebijakannya.

Eddy mengatakan, apabila PAN diminta bergabung dalam koalisi pemerintah, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut.

Baca juga: Kader Akar Rumput Ingin Oposisi, Begini Respons Elite PAN

Namun, ia menegaskan, PAN tidak meminta apapun untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Karena kalau kita bergabung ke pemerintah dalam bentuk ke kabinet, kan harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Dan itu juga belum tahu akan seperti apa, PAN itu tidak minta-minta kok, bukan karakteristik PAN untuk minta-minta," tuturnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan, partainya masih menerima masukan dari para kader terkait sikap politik ke depan.

Baca juga: Kader Ajukan 3 Kriteria Calon Ketua Umum PAN

 

Ia mengatakan, PAN tak boleh terburu-buru dalam menentukan sikap.

"Pada akhirnya kita akan melihat posisi terbaik yang harus diambil PAN, karena sikap politik PAN akan menentukan output elektoral pada pemilu 2024. Jadi kita tidak boleh emosi dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan," pungkasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X