PAN: Kita Dukung Program Jokowi-Ma'ruf, tapi Belum Tentu Gabung Koalisi

Kompas.com - 14/08/2019, 11:27 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno (tengah) didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan sidang MK, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menghormati keputusan yang dihasilkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan PAN akan menentukan sikap politik partai setelah diselenggarakannya rakernas. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSekjen PAN Eddy Soeparno (tengah) didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan sidang MK, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menghormati keputusan yang dihasilkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan PAN akan menentukan sikap politik partai setelah diselenggarakannya rakernas. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno mengatakan, PAN mendukung pemerintahan terpilih Jokowi-Ma'ruf dari sisi kebijakan dan program.

Namun, hal itu tidak dapat diartikan bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya pikir PAN sudah menyatakan, kita mendukung program pemerintah tetapi apakah berarti PAN itu nanti akan bergabung ke pemerintah? Kan kita belum membicarakan. Tentu harus ada pembicaraan secara khusus terkait hal itu," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Wasekjen PAN Usul Jumlah Pimpinan MPR 10 Orang

Eddy mengatakan, partainya belum memutuskan sikap politik secara resmi.

Saat ini, kata Eddy, PAN sebatas mendukung program pemerintahan terpilih, tetapi juga mengkritik secara konstruktif pada setiap kebijakannya.

Eddy mengatakan, apabila PAN diminta bergabung dalam koalisi pemerintah, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut.

Baca juga: Kader Akar Rumput Ingin Oposisi, Begini Respons Elite PAN

Namun, ia menegaskan, PAN tidak meminta apapun untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Karena kalau kita bergabung ke pemerintah dalam bentuk ke kabinet, kan harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Dan itu juga belum tahu akan seperti apa, PAN itu tidak minta-minta kok, bukan karakteristik PAN untuk minta-minta," tuturnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan, partainya masih menerima masukan dari para kader terkait sikap politik ke depan.

Baca juga: Kader Ajukan 3 Kriteria Calon Ketua Umum PAN

 

Ia mengatakan, PAN tak boleh terburu-buru dalam menentukan sikap.

"Pada akhirnya kita akan melihat posisi terbaik yang harus diambil PAN, karena sikap politik PAN akan menentukan output elektoral pada pemilu 2024. Jadi kita tidak boleh emosi dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Nasional
Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X