Salin Artikel

PAN: Kita Dukung Program Jokowi-Ma'ruf, tapi Belum Tentu Gabung Koalisi

Namun, hal itu tidak dapat diartikan bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya pikir PAN sudah menyatakan, kita mendukung program pemerintah tetapi apakah berarti PAN itu nanti akan bergabung ke pemerintah? Kan kita belum membicarakan. Tentu harus ada pembicaraan secara khusus terkait hal itu," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Eddy mengatakan, partainya belum memutuskan sikap politik secara resmi.

Saat ini, kata Eddy, PAN sebatas mendukung program pemerintahan terpilih, tetapi juga mengkritik secara konstruktif pada setiap kebijakannya.

Eddy mengatakan, apabila PAN diminta bergabung dalam koalisi pemerintah, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut.

Namun, ia menegaskan, PAN tidak meminta apapun untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Karena kalau kita bergabung ke pemerintah dalam bentuk ke kabinet, kan harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Dan itu juga belum tahu akan seperti apa, PAN itu tidak minta-minta kok, bukan karakteristik PAN untuk minta-minta," tuturnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan, partainya masih menerima masukan dari para kader terkait sikap politik ke depan.

Ia mengatakan, PAN tak boleh terburu-buru dalam menentukan sikap.

"Pada akhirnya kita akan melihat posisi terbaik yang harus diambil PAN, karena sikap politik PAN akan menentukan output elektoral pada pemilu 2024. Jadi kita tidak boleh emosi dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/11274871/pan-kita-dukung-program-jokowi-maruf-tapi-belum-tentu-gabung-koalisi

Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke