"Sudah pasti kalau itu (power sharing), Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargaining-nya, apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR DPR tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya," kata Karding saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
PDI-P: Terlambat
Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pemerintah sudah terlambat.
Apalagi, dukungan tersebut baru diberikan usai penetapan pemenang Pilpres 2019 diketahui.
Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi
"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Andreas pun menduga dalam dukungan tersebut, Demokrat ingin berupaya mendapatkan kekuasaan dalam Kabinet Kerja Jilid II.
"Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa Partai Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," ujarnya.
Nasdem: Incar Kursi Menteri
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengingatkan diterima atau tidak Demokrat dalam koalisi pemerintah harus melalui persetujuan presiden Jokowi dan KIK.
Di sisi lain, Irma menilai dukungan partai Demokrat, karena ingin mengincar jatah kursi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Baca juga: Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK
"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," kata Irma saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Namun, Irma mengatakan, sudah sewajarnya Demokrat bergabung dalam koalisi. Sebab, selama Pilpres, Demokrat tak menggunakan politik identitas untuk menyerang Jokowi.
Golkar mendukung
Golkar memberikan respons positif apabila Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintah. Kehadiran Demokrat dinilai semakin menguatkan koalisi pemerintah.
"Dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Baca juga: Ketum Golkar: Demokrat Bisa Perkuat Pemerintahan Jokowi-Maruf