Sejumlah Respons terhadap Demokrat yang Kini Dukung Jokowi

Airlangga mengatakan, belum ada pembicaraan elite dalam koalisi mengenai kemungkinan merapatnya Demokrat. Akan tetapi, ia menilai, penambahan partai tak membuat koalisi menjadi gemuk.

Sebab, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. "Itu kan tergantung Pak Presiden," kata dia.

PKS Ingatkan Demokrat

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Partai Demokrat untuk bertanya pada pendukungnya di akar rumput, sebelum memutuskan mengubah arah politik.

Mardani mengakui, mempertahankan elektabilitas partai memang sulit. Apabila Demokrat tidak berani menjadi parpol pelopor serta menjadi trendsetter, maka akan dengan mudah turun pamornya.

Baca juga: PKS Sarankan Demokrat Tanya Akar Rumput Sebelum Gabung ke Jokowi

"Dalam politik, kalau tidak menjadi leader dan trendsetter, biasanya tidak mendapat banyak kredit dari masyarakat ya. Artinya berpeluang menjadi partai medioker," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Hanya sebatas saran, Mardani pun berharap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih oposisi seperti PKS.

Demokrat Tak Akan Untungkan Jokowi

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai, tak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi menambah dukungan partai di koalisi dengan merekrut Demokrat.

"Koalisi politik yang gemuk akan membuat Jokowi kerepotan bernegosiasi tentang kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi," kata Arya kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Arya menilai posisi politik sudah cukup aman dengan 10 partai pendukung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Bergabungnya Demokrat dikhawatirkan akan menimbulkan tumbangnya demokrasi di Indonesia. Ditambah sinyal Gerindra dan PAN yang disinyalir akan bergabung.

Koalisi yang gemuk, seperti diungkapkan Arya, juga tak memberikan jaminan akan membuat pemerintahan stabil.

"Dengan koalisi gemuk, misalkan Demokrat bergabung, akan banyak tarik-ulur antar partai dengan Jokowi. Apabila tak sependapat dengan Jokowi, partai akan mudah membangun aliansi baru di internal koalisi yang bisa saja menyulitkan posisi pemerintah," imbuh Arya.