Kamis, PN Jaktim Gelar Sidang Perdana Kivlan Zen Vs Wiranto

Kompas.com - 13/08/2019, 20:22 WIB

Christoforus Ristianto,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Christoforus Ristianto

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (tengah) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan kembali dipanggil penyidik Bareskrim Polri, namun kali ini sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.(ANTARA FOTO/WIBOWO ARMANDO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Timur dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen terhadap Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (15/8/2019) lusa.

"Sidangnya lusa. Jadwalnya pukul 10.00 WIB," ujar Kepala Humas PN Jakarta Timur Syafrudin Ainor Rafiek kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Syarifudin mengatakan, dalam sidang perdana, pengguguat dan tergugat harus hadir. Apabila ada salah satu pihak tidak hadir, maka sidang akan ditunda.

Saat ditanya mengenai substansi persidangan, Syafrudin enggan menjawab.

"Pengadilan tidak boleh berkomentar tentang perkara yang sedang berjalan," ujar dia.

Pengadilan pun sudah menentukan hakim yang akan memimpin persidangan. Namun, Syafrudin juga enggan mengungkapkan siapa hakim yang ditunjuk itu.

"Hakimnya sudah ditentukan dan kalau mau tahu agenda persidanganya silahkan hadir," ujar dia.

Diberitakan Kivlan Zen sebagai mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Wiranto sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI.

Gugatan masuk ke PN Jaktim pada 5 Agustus 2019 lalu.

Gugatan tersebut terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa tahun 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Saat itu Wiranto menjabat Panglima ABRI (sekarang TNI).

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, kliennya meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto.

"Karena peristiwa itu Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," ujar Tonin saat dihubungi Kompas.com pada Senin (12/8/2019).

Kompas TV Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Kivlan Zen dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Hakim menyatakan penetapan status tersangka Kivlan sah. Hakim tunggal Ahmad Guntur menyatakan penetapan tersangka Kivlan oleh polisi sudah sesuai prosedur, termasuk sudah didasari alat bukti yang cukup. Dalam pertimbangan yang dibacakan, hakim memandang keempat poin gugatan yang diajukan, baik dari proses penetapan, penangkapan, penyitaan, maupun penahanan terhadap tersangka telah sah. Menanggapi putusan hakim, pengacara Kivlan Zen akan kembali mengajukan praperadilan. Sementara itu, Mabes Polri meminta semua pihak menghargai keputusan hakim yang menolak pra peradilan Kivlan Zen. Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, lebih dari 60 bukti diserahkan ke kejaksaan dan dinilai sah oleh majelis hakim. Penyidikan Kivlan Zen pun sudah sesuai prosedur. #KivlanZen #PraperadilanKivlan #KasusMakar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.