Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Pilih Fokus Lanjutkan Agenda MPR, Ketimbang Rebutan Kursi

Kompas.com - 13/08/2019, 15:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, partainya tak ingin terjebak dalam perebutan kursi ketua MPR periode 2019-2024.

PDI-P akan fokus pada agenda dan program MPR.

"PDI-P tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan ketua dan wakil ketua MPR. Karena PDI-P stressing-nya pada agenda, pada program," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi

Ketua DPP PDI-P itu juga mengatakan, partainya akan fokus untuk melanjutkan program MPR periode 2014-2019 yang tertunda karena adanya Pemilu serentak.

Program MPR itu adalah mengamandemen terbatas UUD 1945.

"PDI-P keluar dari situasi itu (rebutan kursi ketua MPR) dengan menawarkan agenda. Ini loh PDI-P punya agenda. Apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamandemen secara terbatas UUD 1945," ujarnya.

Baca juga: Alasan Risma Akhirnya Mau Jadi Pengurus PDI-P hingga Disebut Mega Ajaib

Basarah mengatakan, partainya tak akan mempermasalahkan jika tak mendapatkan kursi ketua MPR.

Namun, dengan harapan agenda MPR dalam mengamandemen UUD 1945 dapat terlaksana oleh pimpinan MPR berikutnya.

"Agendanya bukan agendanya PDI Perjuangan, agenda MPR sendiri untuk amandemen terbatas UU 1945 begitu, mengenai siapa pimpinannya, ya kalau agenda ini (amandemen UUD 1945) disepakati ya monggo silahkan dipilih siapa ketuanya," pungkasnya.

Baca juga: Usul Amandemen UUD 1945, PDI-P Pastikan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat

Seperti diketahui, Kursi Pimpinan MPR jadi rebutan partai politik usai Pemilu 2019.

Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi dua parpol yang paling kentara menyuarakan keinginan duduk di kursi Pimpinan MPR. 

Kompas TV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak usul penambahan pimpinan majelis permusyawaratan rakyat. Bagi PDI-P partai politik seharusnya mengejar visi bukan posisi. Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengkritik usulan penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan ini dinilai hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik untuk memperoleh jabatan. Partai Nasdem menolak adanya usulan penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jhony G Plate menilai jika usulan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang MD 3 no 17 tahun 2014 yang mengatur jika pimpinan MPR terdiri atas 1 ketua dan 7 wakil. #PimpinanMPR #Nasdem #PDIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com