Usul Amandemen UUD 1945, PDI-P Pastikan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat

Kompas.com - 11/08/2019, 11:08 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Malang (UM) Rabu (8/8/2018) Dok. Humas MPRWakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Malang (UM) Rabu (8/8/2018)

BALI, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan, amandemen terbatas UUD 1945 yang partainya ajukan, tidak akan mengubah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.

Basarah menegaskan, konsep yang diajukan partainya tersebut tetap menempatkan pemilihan kepala negara diserahkan kepada suara rakyat.

"Presiden dalam konsep amandemen terbatas (yang diajukan) PDI-P itu tetap dipilih oleh rakyat," ujar Basarah di Sanur, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: GKR Hemas: Amandemen UUD 1945 Dibutuhkan untuk Fungsi DPD yang Lebih Baik

Sebelumnya, melalui Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019), PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR RI memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

"Jadi, GBHN itu tidak sama dengan menjadikan MPR RI sebagai lembaga yang memilih presiden dan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Beda," lanjut Basarah.

Baca juga: MPR Rekomendasikan Amandemen UUD Dilakukan pada Periode Mendatang

Amandemen terbatas agar MPR dapat menetapkan GBHN dinilai sangat penting bagi Indonesia. Tujuannya agar Indonesia memiliki peta jalan ke depan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Sebab, pergantian kepala pemerintah atau kepala daerah biasanya dibarengi dengan pergantian visi, misi dan program. Hal ini membuat sebuah pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan.

"Kami ingin punya kepastian hukum. Siapapun presidennya, siapapunnn gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, pembangunan nasional itu kelanjutannya tetap terjaga," ujar Basarah.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

Nasional
Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X