Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Apresiasi 14 Eks DI/TII yang Berikrar Setia pada Pancasila

Kompas.com - 13/08/2019, 13:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengapresiasi 14 anggota keluarga Harokah Islam, eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan eks Negara Islam Indonesia (NII) yang mengucap ikrar setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Wiranto, ikrar ini adalah bonus jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 pada 17 Agustus 2019 mendatang.

"Kita semua karena itu Presiden juga memberikan apresiasi, menyambut baik, sangat berbangga dengan keikhlasan kesetiaan saudara sekalian," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Disaksikan Wiranto, Eks DI/TII Berikrar Setia pada Pancasila

Wiranto mengatakan, ikrar ke-14 eks DI/TII dan eks NII ini bisa mengurangi ancaman keterbelahan masyarakat.

Ia berharap, peristiwa ini bisa menjadi tonggak persatuan bangsa sebagai dasar pembangunan.

"Persatuan itulah merupakan warisan yang terus dirawat baik-baik, dijaga baik-baik agar negeri ini bisa membangun dan bsia berkompetisi," ujar Wiranto.

Baca juga: Seorang Warga Garut Akui Sensen Jadi Rasul dan Deklarasikan Berdirinya NII

Lebih lanjut, Wiranto berharap kesadaran semacam ini tidak hanya dimiliki 14 orang eks DI/TII dan eks NII yang telah berikrar.

Ia ingin supaya ideologi Pancasila juga dapat dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia yang masih punya cita-cita untuk mengubah NKRI menjadi wajah lainnya.

"Mudah-mudahan momen ini merupakan satu peluang yang sangat baik untuk teman-teman di luar sana yang belum sadar untuk sadar mengikuti jejak teman teman yang saat ini sama sama kita di ruangan ini," kata Wiranto.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto menilai pemerintah harus berhati-hati terkait rencana pemulangan warga negara Indonesia eks simpatisan ISIS.<br /> <br /> Oleh karena itu, Wiranto menegaskan pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk mendalami rencana pemulangan WNI Eks simpatisan ISIS dari Suriah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com