Menhan Minta Waspadai Radikalisme di Lingkungan Pendidikan

Kompas.com - 12/08/2019, 21:01 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak mewaspadai munculnya benih-benih radikalisme di lingkungan pendidikan.

Dalam rangka menangkal paham radikalisme di bidang pendidikan, Ryamizard mengaku telah memanggil semua rektor universitas di Indonesia.

"Saya minta untuk mewaspadai ini," ujar Ryamizard di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai radikalisme yang dinilai sudah masuk dalam lingkungan pendidikan. 

Baca juga: BIN Sebut Target Utama Penyebaran Paham Radikalisme Usia 17-24

Selain itu, Ryamizard mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kurikulum Pancasila mulai dimasukkan serta diperkuat kembali.

Menurut dia, apabila Pancasila diajarkan sejak dini, anak-anak akan memiliki tameng untuk mencegah mereka terpapar paham radikalisme.

"Dari awal, dari SD harus sudah tahu Pancasila. Biar tidak kosong, kalau kosong masuklah paham radikal itu. Itu kesalahan kita kemarin-kemarin," kata dia.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tingginya angka radikalisme di lingkungan pendidikan, terutama di kampus-kampus Indonesia berasal dari jenjang pendidikan di bawahnya.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Ini yang Dilakukan Polri dalam Seleksi Jadi Polisi

BNPT juga menilai bahwa radikalisme dan terorisme sangat berbahaya. Paham tersebut bahkan bisa menghancurkan suatu negara seperti halnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

Sebelumnya, usul agar kurikulum pendidikan di Indonesia memuat pengetahuan tentang perlawanan terhadap radikalisme digulirkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Tujuannya, anak-anak sekolah bisa terlindungi dari paham-paham radikalisme yang kian marak.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan ke pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudataan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), hingga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga pernah menyebutkan bahwa radikalisme sudah memasuki ruang kelas di sekolah-sekolah.

Ironisnya, hal tersebut dilakukan oleh guru yang seharusnya mengajarkan bahwa paham tersebut berbahaya.

Baca juga: Waspada, Radikalisme Sudah Masuk Sekolah Lewat Ajaran Guru

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait pun berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan.

"Pengalaman dari apa yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak, itu anak-anak yang di ruang kelas dalam proses belajar mengajar ditanamkan paham-paham itu," kata Arist.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X