Cegah Radikalisme, Ini yang Dilakukan Polri dalam Seleksi Jadi Polisi

Kompas.com - 09/08/2019, 11:50 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk menelusuri rekam jejak atau latar belakang calon anggota Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pengecekan terhadap identitas calon anggota menjadi langkah awal untuk mencegah paham radikal masuk ke institusi.

"Di situ kan diketemukan kebenaran daripada identitas yang bersangkutan, orangtua yang bersangkutan, kemudian latar belakang yang bersangkutan, mulai sekolahnya SD, SMP, SMA. Kemudian kalau dia berpindah-pindah di situ ada surat keterangan pindahnya juga," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Kepala Pesantren Jamin Enzo, Taruna Akmil Keturunan Perancis Tak Terpapar Radikalisme

Kemudian, Polri juga memiliki tahapan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) yang akan dibagi ke dalam dua tahap.

Pertama, bagian intelijen dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan melakukan profiling, dengan cara mewawancarai orangtua, teman, hingga tetangga calon anggota.

Setelah itu, calon anggota akan diwawancarai untuk menguji kejujuran mereka terhadap data hasil profiling yang didapat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kunjungan ke Akademi TNI, Menhan Ingatkan Ancaman Radikalisme ke Taruna

"Kemudian setelah di lapangan mendapatkan data, masih ada tes tahapan terakhir adalah wawancara. Di wawancara itu menentukan apakah yang bersangkutan jujur atau tidak dengan profiling data yang didapatkan di lapangan. Kalau misalkan tidak jujur, maka yang bersangkutan akan tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan," ungkapnya.

Berikutnya, masih terdapat tahap Penetapan Kelulusan Akhir (Pantukhir). Calon anggota akan kembali diwawancarai pejabat polda maupun Mabes Polri.

Selain itu, media sosial para calon anggota juga akan diprofil oleh bagian siber.

Baca juga: TNI Telah Periksa Akun Medsos Enzo Saat Seleksi Taruna Akmil

Proses yang panjang tersebut untuk memastikan bahwa calon personel Polri tak terpengaruh ideologi yang tak sejalan dengan Pancasila.

"Sama juga di media sosial dari Direktorat Siber tiap-tiap polda akan memprofil calon anggota Polri tersebut. Dari media sosial yang dimiliki, Twitter-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, semua akan diprofil," tutur Dedi.

Setelah itu, masyarakat juga dapat memberi masukan terkait rekam jejak calon anggota Polri.

Baca juga: 6 Fakta Enzo Taruna Akmil Keturunan Perancis, Pilih WNI karena Ingin Jadi TNI hingga Sewa Pelatih Fisik

Nantinya, kata Dedi, jika aduan mengenai dugaan pelanggaran terbukti benar, polisi dapat mengeluarkan calon anggota tersebut.

"Kalau misalnya nanti selama perjalanan masih ada masukan-masukan dari masyarakat, setelah dilakukan pendalaman ternyata yang bersangkutan ada pelanggaran-pelanggaran sehingga dinilai tidak layak menjadi anggota Polri, langsung di-cut juga," kata Dedi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Nasional
Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Nasional
Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Nasional
Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Nasional
JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Nasional
Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

Nasional
Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X