Cegah Radikalisme, Ini yang Dilakukan Polri dalam Seleksi Jadi Polisi

Kompas.com - 09/08/2019, 11:50 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk menelusuri rekam jejak atau latar belakang calon anggota Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pengecekan terhadap identitas calon anggota menjadi langkah awal untuk mencegah paham radikal masuk ke institusi.

"Di situ kan diketemukan kebenaran daripada identitas yang bersangkutan, orangtua yang bersangkutan, kemudian latar belakang yang bersangkutan, mulai sekolahnya SD, SMP, SMA. Kemudian kalau dia berpindah-pindah di situ ada surat keterangan pindahnya juga," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Kepala Pesantren Jamin Enzo, Taruna Akmil Keturunan Perancis Tak Terpapar Radikalisme

Kemudian, Polri juga memiliki tahapan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) yang akan dibagi ke dalam dua tahap.

Pertama, bagian intelijen dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan melakukan profiling, dengan cara mewawancarai orangtua, teman, hingga tetangga calon anggota.

Setelah itu, calon anggota akan diwawancarai untuk menguji kejujuran mereka terhadap data hasil profiling yang didapat.

Baca juga: Kunjungan ke Akademi TNI, Menhan Ingatkan Ancaman Radikalisme ke Taruna

"Kemudian setelah di lapangan mendapatkan data, masih ada tes tahapan terakhir adalah wawancara. Di wawancara itu menentukan apakah yang bersangkutan jujur atau tidak dengan profiling data yang didapatkan di lapangan. Kalau misalkan tidak jujur, maka yang bersangkutan akan tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan," ungkapnya.

Berikutnya, masih terdapat tahap Penetapan Kelulusan Akhir (Pantukhir). Calon anggota akan kembali diwawancarai pejabat polda maupun Mabes Polri.

Selain itu, media sosial para calon anggota juga akan diprofil oleh bagian siber.

Baca juga: TNI Telah Periksa Akun Medsos Enzo Saat Seleksi Taruna Akmil

Proses yang panjang tersebut untuk memastikan bahwa calon personel Polri tak terpengaruh ideologi yang tak sejalan dengan Pancasila.

"Sama juga di media sosial dari Direktorat Siber tiap-tiap polda akan memprofil calon anggota Polri tersebut. Dari media sosial yang dimiliki, Twitter-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, semua akan diprofil," tutur Dedi.

Setelah itu, masyarakat juga dapat memberi masukan terkait rekam jejak calon anggota Polri.

Baca juga: 6 Fakta Enzo Taruna Akmil Keturunan Perancis, Pilih WNI karena Ingin Jadi TNI hingga Sewa Pelatih Fisik

Nantinya, kata Dedi, jika aduan mengenai dugaan pelanggaran terbukti benar, polisi dapat mengeluarkan calon anggota tersebut.

"Kalau misalnya nanti selama perjalanan masih ada masukan-masukan dari masyarakat, setelah dilakukan pendalaman ternyata yang bersangkutan ada pelanggaran-pelanggaran sehingga dinilai tidak layak menjadi anggota Polri, langsung di-cut juga," kata Dedi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X