Waspada, Radikalisme Sudah Masuk Sekolah Lewat Ajaran Guru

Kompas.com - 03/11/2017, 15:44 WIB
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (tengah) didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (kiri foto) dan Wakil Ketua LPSK Lily Pintauli Siregar dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Rabu (29/3/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua LPSK Abdul Haris Semendawai (tengah) didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (kiri foto) dan Wakil Ketua LPSK Lily Pintauli Siregar dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Rabu (29/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyebut ajaran radikal sudah masuk ke ruang kelas. Komnas PA berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan.

"Pengalaman dari apa yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak, itu anak-anak yang di ruang kelas dalam proses belajar mengajar itu ditanamkan paham-paham itu," kata Arist.

Hal tersebut disampaikan Arist dalam diskusi publik dengan tema "Penanganan Anak Dalam Countering Violent Extremism (CVE)" di The Habibie Center, di Kemang Selatan, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Ironisnya, yang menanamkan paham radikal itu menurutnya adalah guru. Hal tersebut misalnya seperti yang diduga terjadi di sebuah sekolah berbasi agama di Bogor.

Baca juga : Isu Hoaks dan Radikalisme, Tantangan Santri Era Milenial

Seribuan santri dan umat muslim di Ungaran dan daerah sekitarnya mengucapkan deklarasi   Antiradikalisme dan Terorisme yang dihelat di Masjid Agung Al Mabrur Ungaran, Kabupaten Semarang,   Minggu (20/1/2017) malam.  Kompas.com/ Syahrul Munir Seribuan santri dan umat muslim di Ungaran dan daerah sekitarnya mengucapkan deklarasi Antiradikalisme dan Terorisme yang dihelat di Masjid Agung Al Mabrur Ungaran, Kabupaten Semarang, Minggu (20/1/2017) malam.
Anak-anak di sekolah berbasis agama di Bogor itu ditanamkan nilai-nilai kebencian. Dia juga menyinggung adanya sekolah yang mulai abai untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Arist menyarankan Kemendibud untuk memperhatikan proses rekrutmen guru, termasuk perlunya pengajaran-pengajaran yang diberikan guru di sekolah.

"Kurikulum pengajaran-pengajaran yang di sekolah itu juga harus ada pengawasan. Jadi fungsi pengawasan itu Menteri Pendidikan bisa menguatkan komite sekolah," ujar Arist, saat dimintai tanggapan lagi usai diskusi.

Baca juga : Cegah Paham Radikalisme dengan Gerakan Aku Cinta Indonesia

Komite Sekolah, menurutnya, bisa bersama-sama orangtua murid dalam melakukan pengawasan di sekolah, baik di sekolah yang berlatar belakang agama dan non-agama, negeri dan non-negeri.

Jika ada oknum guru yang menanamkan paham radikal, perlu ada sanksi yang tegas, bahkan sampai pidana. Ia berharap sanksi itu nantinya bisa diakomodir dalam RUU Anti-terorisme.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X