Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edhy Prabowo Yakin Konsep yang Disodorkan Gerindra Mirip Konsep Jokowi

Kompas.com - 12/08/2019, 20:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Gerindra telah mengajukan konsep dan program kerja sama dengan PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo meyakini, apa yang mereka sodorkan itu mirip dengan konsep yang selama ini disusun presiden dan wapres terpilih beserta koalisinya.

“Saya yakin dan kami sangat yakin konsep yang kita tawarkan sama dengan mereka,” ujar Edhy di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Edhy mengatakan, kalaupun ada sedikit perbedaan, ke depannya akan dilakukan harmonisasi.

“Mungkin cara pandang dan cara penyampaiannya yang perlu disamakan,” kata Edhy lagi.

Baca juga: Edhy Prabowo Dengar Info Dirinya Dipersiapkan Jadi Calon Menteri Jokowi

Menurut Edhy, pendekatan yang mereka lakukan ke kubu Jokowi melalui beberapa pertemuan bukan dalam rangka mencari kursi.

Menurut dia, Gerindra ingin membangun rekonsiliasi setelah sembilan bulan bertarung dan bergelut dalam panasnya situasi politik.

Perdebatan tak hanya terjadi sekali ini saja, tetapi sejak Pilpres 2014 lalu. Ia mengakui, hal ini berlangsung berkepanjangan dan melelahkan sehingga seluruh unsur harus kembali bersatu.

Lagipula, sebagian masyarakat juga sudah jengah dengan gesekan kedua kubu selama ini.

“Ada kubu 01, 02 tetapi jangan lupa ada kubu yang di tengahnya yang tidak mau militan ke 01 atau 02, mereka pasti terusik dan terganggu. Ini yang harus kita sudahi, dan diputuskan berkomunikasi, menyampaikan,” kata Edhy.

Ia pun berharap, baik kubu Jokowi maupun Prabowo beserta para simpatisan memahami semangat rekonsiliasi tersebut.

Baca juga: Bertemu Megawati, Prabowo Didampingi Ahmad Muzani dan Edhy Prabowo

Meski begitu, kata Edhy, pihaknya tak ada niatan menggeser rekan-rekan di koalisi mereka. Niat Gerindra, menurut dia, membangun komunikasi secara terbuka kepada pihak mana pun.

Jika nantinya ada kader Partai Gerindra yang dibawa ke kabinet Jokowi, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Ditambah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus pernah menyampaikan bahwa dirinya siap membantu Jokowi.

Meski begitu, lanjut Edhy, kata membantu tersebut tidak bisa langsung diartikan untuk masuk ke kabinet.

“Membantu pun tidak mesti ada di dalam pemerintahan. Selama lima tahun ini, kita sudah membantu check and balance, kan tidak seluruhnya harus mendukung setuju. Kita berikan kritik, saran, dan tidak asal lawan politik,” kata Edhy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com