Edhy Prabowo: MPR Masih Jauh...

Kompas.com - 12/08/2019, 17:52 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019). KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITAWakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum memikirkan langkah strategis mengenai posisi kursi Ketua MPR RI.

Menurut dia, setiap partai politik di parlemen terbuka peluang untuk menempati posisi pimpinan MPR.

"MPR masih jauh. Semua partai berpeluang menjadi Ketua MPR, termasuk Gerindra," ujar Edhy ketika dijumpai di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon Setuju Usulan Wasekjen PAN soal Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Sejauh ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah terang-terangan menyatakan bahwa Ketua MPR sudah dipegang kader partainya.

Sebab, mereka mengklaim memiliki kursi terbanyak kedua di parlemen setelah PDI Perjuangan.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah sebelumnya juga menyatakan, partainya membuka peluang bagi Koalisi Adil Makmur untuk menduduki kursi pimpinan MPR agar jabatan itu dapat terpilih secara aklamasi.

Baca juga: PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Menanggapi dinamika itu, Edhy pun sekali lagi menegaskan bahwa setiap partai politik bisa punya peluang yang sama. Tergantung bagaimana kesepakatan nantinya di parlemen.

"Semua punya peluang, tidak ada keterbatasan siapa yang berhak. Yang menentukan adalah di forum," kata Edhy.

Edhy mengatakan, pihaknya merasa tidak perlu proaktif melakukan lobi dengan partai lain di luar koalisi. Sebab, di parlemen pun masing-masing fraksi tetap menjalin komunikasi dengan baik.

"Kami tetap komunikasi dan terbuka dengan semua partai," kata dia.

Baca juga: Mega Ingin Pimpinan MPR Dipilih Aklamasi, PDI-P Buka Pintu Bagi Koalisi Adil Makmur

Pernyataan Edhy Prabowo ini tampak berbeda dibandingkan rekannya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI Sodik Mudjahid.

Sodik, beberapa waktu lalu, mengusulkan, partainya sebaiknya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi setelah Pilpres 2019.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan Ketua MPR," kata Sodik dalam keterangan tertulis.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X