Mega Ingin Pimpinan MPR Dipilih Aklamasi, PDI-P Buka Pintu Bagi Koalisi Adil Makmur

SANUR, KOMPAS.com - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginginkan pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024 berlangsung tanpa pemungutan suara atau voting.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, partainya pun membuka peluang bagi Koalisi Adil Makmur untuk menduduki kursi pimpinan MPR supaya pimpinan MPR dapat terpilih secara aklamasi.

"Salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan pimpinan MPR secara aklamasi, secara musyawarah mufakat tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Indonesia Adil Makmur bergabung di dalam komposisi kepimpinan MPR yang akan datang ini," kata Basarah di kawasan Sanur, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Basarah menuturkan, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan para ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk membahas kemungkinan tersebut.

Basarah meyakini, partai-partai lainnya tidak akan memasalahkan adanya unsur partai penantang Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilu lalu masuk dalam komposisi pimpinan MPR.

"Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pesatuan bangsa, Insya Allah segala ikhtiar untuk menyaukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," ujar Basarah.

Baca juga: PDI-P Usul Amandemen Terbatas UUD 1945 agar MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Sebelumnya, Basarah menyebut bahwa PDI-P berharap pimpinan MPR periode mendatang mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan oleh PDI-P.

Dalam Kongres V PDIP, PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.