PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Kompas.com - 11/08/2019, 08:59 WIB
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah setelah mengikuti Salat Idul Adha di kawasan Sanur, Bali, Minggu (11/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua DPP PDI-P Ahmad Basarah setelah mengikuti Salat Idul Adha di kawasan Sanur, Bali, Minggu (11/8/2019).
|

SANUR, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah berharap, pimpinan MPR periode 2019-2024 mendatang mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan PDI-P.

" PDI Perjuangan menginginkan lima orang pimpinan MPR, berdasarkan perintah uu MD3 yang sekarang, itu adalah figur-figur dan partai-partai politik yang sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 ini," kata Basarah di kawasan Sanur, Minggu (11/8/2019).

Basarah mengatakan, komposisi pimpinan MPR mesti sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 demi memuluskan usulan PDI-P.

Untuk itu, PDI-P akan berkomunikasi dengan partai-partai politik untuk menentukan komposisi pimpinan MPR dan melobi partai-partai politik untuk mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Baca juga: PDI-P Usul Amandemen Terbatas UUD 1945 agar MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ia menyebut, PDI-P membuka kemungkinan adanya unsur dari partai koalidi pendukung Prabowo-Sandiaga masuk dalam komposisi pimpinan MPR selama mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," ujar Basarah.

Ia menambahkan, komposisi pimpinan MPR itu nantinya juga akan disetujui oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Mengenai siapa ketua atau wakil ketuanya tentu nanti itu adalah wewenang para ketua umum masing-masing partai politik dan itu atas dasar persetujuan Presiden Joko Widodo," kata Basarah.

Baca juga: PDI-P Usulkan Pilpres dan Pileg Tak Lagi Dilakukan secara Serentak

Amandemen terbatas

Diberitakan sebelumnya, PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Rekomendasi amandemen terbatas konstitusi menjadi salah satu sikap politik PDI-P yang ditetapkan dalam Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X