Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Tentu yang Sudah Bekerja Keras Mendapatkan Hal Khusus...

Kompas.com - 11/08/2019, 10:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partai politik yang sudah bekerja keras dalam memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 semestinya mendapatkan porsi dalam pemerintahan ke depan.

Pernyataan Airlangga dilontarkan menyusul wacana bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Kami punya basis bahwa koalisi itu sudah bekerja bersama-sama. Nah, tentu yang bekerja keras bersama-sama mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan," ujar Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Arief Poyuono ke Istana, Makan Siang dengan Moeldoko

Soal kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kongres PDI-P kemarin yang dihubung-hubungkan dengan isu tersebut, Airlangga memandang, tidak ada yang spesial.

Bahkan meskipun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara itu beberapa kali menyebut nama Prabowo, Airlangga merasa, hal itu bukan sebuah hal yang luar biasa.

"Biasa aja. Karena itu kan namanya tergantung tuan rumah," kata Airlangga.

Saat ini, Airlangga memilih untuk enggan berandai-andai mengenai kemungkinan Gerindra bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Airlangga masih ingin melihat perkembangan politik ke depan.

"Tentu kami lihat. Kami tidak berandai-andai, karena ini berbasis pada komunikasi," kata Airlangga.

Baca juga: Kalla Nilai Sulit Gerindra Masuk Koalisi Tanpa Persetujuan Partai Lain

Ia menegaskan, koalisi pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Jokowi. Golkar pun terbuka terhadap pembahasan koalisi partai politik di dalam pemerintahan tersebut.

Wacana merapatnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintah muncul setelah Pemilu 2019 usai dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang.

Isu itu semakin menguat setelah Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) lalu.

Dalam Kongres V PDI-P di Bali, Prabowo pun kembali hadir di tengah-tengah acara. Kehadiran Prabowo mendapatkan sambutan hangat dari kader PDI-P.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, sampai saat ini partainya belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah atau berada di oposisi.

Baca juga: Fadli Zon Tegaskan Gerindra Belum Memutuskan Oposisi atau Koalisi

Fadli hanya memastikan, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau oposisi, partainya sudah mempersiapkan mekanisme masing- masing.

"Saya kira, sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Bahwa nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," lanjut dia.

 

Kompas TV Setidaknya itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sufmi menyatakan pertemuan 2 orang yang menjadi capres di Pilpres 2019 itu sempat membahas tentang kemungkinan Gerindra membantu pemerintahan Jokowi periode kedua. Gerindra pun siap masuk kabinet jika konsep mereka diterima Jokowi. Sementara itu Presiden Joko Widodo di sela-sela Kongres PDI Perjuangan di Bali menyatakan dirinya mengisyaratkan adanya potensi masuknya partai lain di koalisinya. Untuk itu Jokowi akan membahasnya dengan parpol-parpol pengusungnya di pilpres. Akankah kehadiran prabowo di Kongres PDIP dan isyarat dari Jokowi akan diwujudkan dengan masuknya Partai Gerindra di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin? #Gerindra #JokoWidodo #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com