PNS Ikut Capim KPK: Kalau Tidak Lapor LHKPN, Ditegur Bu Menteri

Kompas.com - 09/08/2019, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Neneng Euis mengaku bahwa dirinya setiap tahun selalu melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Neneng yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan menyebutkan jika dirinya tidak melakukan itu, maka akan mendapat teguran dari Menteri Keuangan.

"Kalau saya PNS setiap tahun lapor LHKPN, karena kalau tidak (lapor) ditegur Bu Menteri," kata dia usai seleksi profle assessment capim KPK di Gedung Lemhanasa, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Lewat Profile Assessment, Pansel Cari Tahu Leadership Capim KPK

Ia mengatakan, penyampaian LHKPN tersebut sudah dilakukannya semasa ia berada di tingkat jabatan terendah hingga saat ini.

Tahun ini, kata dia, Neneng juga mengaku sudah menyampaikan LHKPN tersebut, termasuk dengan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya.

Menanggapi masih adanya sebagian capim KPK yang belum menyampaikan LHKPN sebagai salah satu persyaratan capim KPK, Neneng tak mau ambil pusing.

Baca juga: Soal Lapor LHKPN, Capim KPK Ini Bilang Rezeki Orang Kok Diatur Undang-undang?

"Itu urusan mereka saja. Kalau saya di Kemenkeu setiap tahun harus lapor LHKPN. Kalau orang yang tidak mau lapor, hak dia. LHKPN sih masing-masing, kalau kami memang sudah biasa," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini masih ada sebagian capim KPK yang belum menyampaikan LHKPN-nya.

Hal ini mendapat kritikan dari lembaga-lembaga penggiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Kompas TV Koalisi masyarakat sipil kawal capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 40 nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos tes psikologi oleh pansel capim KPK. Beberapa nama calon pimpinan KPK yang diloloskan oleh pansel capim KPK dinilai masih memiliki persoalan hukum yang belum tuntas. Tak hanya itu, ada beberapa nama calon pimpinan KPK yang dinilai tidak taat menyerahkan LHKPN. Koalisi masyarakat sipil kawal capim KPK akan menyerahkan surat keberatan terhadap Presiden Joko Widodo terkait hasil seleksi capim KPK. #CAPIMKPK #PIMPINANKPK #LHKPN

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.