Soal Lapor LHKPN, Capim KPK Ini Bilang "Rezeki Orang Kok Diatur Undang-undang?"

Kompas.com - 09/08/2019, 06:48 WIB
Irjen Dharma Pongrekun saat menghadiri seleksi profile assessment capim KPK di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019) KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariIrjen Dharma Pongrekun saat menghadiri seleksi profile assessment capim KPK di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( capim KPK) dari unsur Polri, Irjen Dharma Pongrekun mengkritik polemik soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) capim KPK yang dipersoalkan.

Sejumlah lembaga mengkritik lolosnya capim KPK yang belum melaporkan LHKPN-nya.

Sementara itu, menurut Dharma, tudingan tersebut hanya rasa tidak suka yang digulirkan kepada para capim KPK yang berhasil lolos seleksi.

"Kalau sudah berangkat dari rasa tidak suka, terus apa yang mau kita selesaikan? Orang yang sering menuding, menurut saya pribadi tidak Pancasilais," ujar Dharma disela rehat seleksi profile assessment capim KPK yang digelar di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). 

Baca juga: Abraham Samad Sarankan Pansel Capim KPK Tegas soal Kepatuhan LHKPN

Menurut dia, sikap Pancasilais siap menerima perbedaan sehingga persoalan LHKPN ini tidak diributkan.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan perbedaan apa yang dimaksud dalam hal ini.

Ia bahkan menyebut bahwa tidak ada salahnya jika tidak melaporkan LHKPN.

Apalagi, menurut dia, LHKPN  tidak sesuai dengan konsep agama yang dianutnya.

"LHKPN tidak memiliki relevansi dengan filosofi hukum Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya Atheis. Ini kan yang buat LHKPN awalnya dari KPK. Rezeki orang kok diatur undang-undang?" kata dia.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, Koalisi Keberatan Capim Belum Lapor LHKPN

"Aturan ini membuat orang menjadi gosong. Coba cari sistem yang lebih bagus. Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin. Ya sudah. Dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X