Jatah Menteri dan Sejumlah Parpol yang Sampaikan Harapannya...

Meski begitu, PPP ingin jatah kursi menteri bertambah.

"PPP ingin portolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti," kata Arsul saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut Arsul, pada Pemilu 2014 PPP tak ikut berkerja memenangkan Jokowi, tetapi mendapatkan satu jatah kursi menteri yaitu Menteri Agama.

Saat ini, kata dia, PPP membantu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf maka harusnya mendapatkan apresiasi lebih.

Bahkan, PPP termasuk partai yang paling awal mendeklarasikan dukungan kepada pak Jokowi.

Baca juga: PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri Jatah Ketua MPR untuk Golkar

Meski begitu, PPP sepakat tak mengusulkan kader mereka, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri di kabinet jilid II.

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain utk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

4. PDI-P

PDI Perjuangan meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibanding partai-partai lain dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan nonaktif Puan Maharani mengatakan, PDI-P layak mendapat kursi lebih banyak karena merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

"Ya kan sekarang PDI l Perjuangan menangnya lebih banyak dari yang lain jadi harusnya dapatnya lebih banyak kursinya," kata Puan kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Puan megakui bahwa PDI-P sudah memegang sejumlah nama yang akan diajukan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi menteri.

Menurut Puan, PDI-P tidak menutup kemungkinan akan menyetor nama-nama profesional yang berasal dari eksternal partai untuk duduk di kursi kabinet Jokowi.

"Tapi apakah itu dari internal atau profesional PDI Perjuangan, ini masih digodok," ujar Puan.

Padahal, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengklaim, partainya tak meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Sebab, mereka yakin, Jokowi akan memberikan yang terbaik.

"Belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

5. Partai Nasdem

Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, partainya pantas mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024 yang dipimpin Joko Widodo.

Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dengan PKB di DPR RI.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu 2014.

Menurut Taufiq, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan kemungkinan jatah kursi yang diterima bertambah.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Minta Jatah Menteri

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan sebulan setelahnya oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

Ia memastikan, mereka tidak akan mengajukan calon menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, hal itu adalah hak prerogatif Presiden sendiri.

"Kami sudah berulang-ulang kali mengatakan, tidak mengajukan calon menteri atau setara menteri dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden terpilih untuk mengambil kebijakan yang leluasa tanpa tekanan dari manapun," ujar Plate.

"Kami juga berharap dalam memilih anggota kabinetnya, baik menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, termasuk jaksa agung, Pak Jokowi bebas dari tekanan manapun dan dalam keleluasaan yang luas sesuai keinginan serta harapannya sendiri," ucap dia.

6. Partai Hanura

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura) Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai calon menteri pada Kabinet Kerja Jilid II dari Joko Widodo.

Namun, jika partai diminta mengusulkan nama, Hanura akan mengajukan 50 nama.

"Menteri itu hak preogratif presiden jadi tidak bisa berandai-andai. Tapi kalau Partai Hanura disuruh mengusulkan, kami ajukan 50 orang," kata OSO usai menghadiri halal bihalal Majelis Adat Budama Melayu (MABM) Kalbar, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet

Dia juga mengatakan, hingga saat ini belum mendapat tawaran menteri untuk masuk kabinet.

OSO juga tak mau berandai-andai berapa jatah menteri dari partainya atau dari perwakilan putra daerah Kalimantan Barat untuk menjadi pembantu presiden hingga 5 tahun mendatang.