Jatah Menteri dan Sejumlah Parpol yang Sampaikan Harapannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembagian jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mulai dimunculkan setelah Jokowi dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019.

Sejumlah partai pun terang-terangan meminta jatah kursi.

Pada Rabu (7/8/2019), Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Jokowi telah menyampaikan kepada PPP mengenai pembagian kursi menteri. 

PPP, kata dia, menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi posisi menteri. 

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah cost-nya saja yang akan diberikan, tetapi belum menyampaikan posnya apa. Nah, kami lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya pos itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Sekjen PPP: Pak Jokowi Sudah Sampaikan soal Jatah Menteri

Jokowi pernah menyebutkan kriteria yang diinginkan dari nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri.

Kriteria tersebut antara lain anak muda, memiliki jiwa kepemimpinan, pekerja keras, memiliki kapasitas untuk menjalankan program pemerintah, dan berintegritas.

Sejauh ini, partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf satu per satu telah bersilaturahim ke Jokowi di Istana Merdeka.

Beberapa dari mereka menyodorkan nama-nama kader sebagai pertimbangan Jokowi untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

Berikut partai yang menyinggung jatah kursi kabinet Jokowi-Ma'ruf: 

1. Partai Golkar

Partai Golkar menyatakan kesiapannya menyediakan nama-nama untuk menjadi pembantu presiden di kabinet jilid II.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya mengajukan kadernya, Zainudin Amali, menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Informasi itu didengar Agung langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Agung menilai, Zainudin layak menjadi menteri. Sebab, Zainudin merupakan kader Golkar yang tidak mempunyai cacat dari segi hukum hingga saat ini.

Pengalaman Zainudin di legislatif layak membawanya menduduki kursi eksekutif.

Bahkan, Agung juga setuju apabila sosok Zainudin duduk di kursi pimpinan DPR maupun MPR. Meski demikian, ia lebih mendorong Zainudin duduk di eksekutif.

Baca juga: Nama-nama Calon Menteri dari Golkar Sudah di Kantong Airlangga

Sebelum Jokowi kembali terpilih, Agung pernah menyatakan bahwa partainya layak jika mendapat 4 atau 5 kursi menteri dalam periode pemerintahan berikutnya.

"Bahwa Partai Golkar tidak pernah kekeringan atau kekurangan kader yang mumpuni, yang cakap dan bisa bertanggung jawab dalam tugas-tugas ke depan, baik di eksekutif atau legislatif," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Agung menyebut enam nama kader Golkar yang dinilai cocok menduduki kursi kabinet.

Nama-nama yang disebut Agung yakni Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kedunya telah menjabat sebagai anggota Kabinet Kerja dan dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai menteri.

Selain itu, Agung menyebut nama Ilham Habibie yang merupakan anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni dan Indra Bambang Utoyo.

Menurut Agung, nama-nama tersebut tidak diusulkan secara langsung oleh Dewan Pakar.

Namun, nama-nama tersebut beredar di kalangan internal DPP Partai Golkar sebagai tokoh yang cocok mengisi posisi menteri.

"Tentu tidak bisa semua karena terbatas. Tetapi wajar lah, Golkar sebagai pemenang pemilu kedua mendapat 5 kursi," kata Agung.

2. PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyodorkan 10 nama kadernya kepada Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menetukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa aja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Pesan PKB untuk Gerindra: Kita Ini Enggak Usah Basa Basi...

Saat ditanya posisi menteri yang strategis untuk PKB, Daniel mengaku menginginkan kembali posisi Menteri Desa dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Ya, enggak ada target, tetapi menteri desa mungkin karena memang sudah berjalan, mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak penddidikan," kata Daniel.

3. PPP

PPP tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan. Mereka menyerahkan penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024 kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

Meski begitu, PPP ingin jatah kursi menteri bertambah.

"PPP ingin portolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti," kata Arsul saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut Arsul, pada Pemilu 2014 PPP tak ikut berkerja memenangkan Jokowi, tetapi mendapatkan satu jatah kursi menteri yaitu Menteri Agama.

Saat ini, kata dia, PPP membantu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf maka harusnya mendapatkan apresiasi lebih.

Bahkan, PPP termasuk partai yang paling awal mendeklarasikan dukungan kepada pak Jokowi.

Baca juga: PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri Jatah Ketua MPR untuk Golkar

Meski begitu, PPP sepakat tak mengusulkan kader mereka, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri di kabinet jilid II.

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain utk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

4. PDI-P

PDI Perjuangan meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibanding partai-partai lain dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan nonaktif Puan Maharani mengatakan, PDI-P layak mendapat kursi lebih banyak karena merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

"Ya kan sekarang PDI l Perjuangan menangnya lebih banyak dari yang lain jadi harusnya dapatnya lebih banyak kursinya," kata Puan kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Puan megakui bahwa PDI-P sudah memegang sejumlah nama yang akan diajukan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi menteri.

Menurut Puan, PDI-P tidak menutup kemungkinan akan menyetor nama-nama profesional yang berasal dari eksternal partai untuk duduk di kursi kabinet Jokowi.

"Tapi apakah itu dari internal atau profesional PDI Perjuangan, ini masih digodok," ujar Puan.

Padahal, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengklaim, partainya tak meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Sebab, mereka yakin, Jokowi akan memberikan yang terbaik.

"Belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

5. Partai Nasdem

Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, partainya pantas mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024 yang dipimpin Joko Widodo.

Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dengan PKB di DPR RI.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu 2014.

Menurut Taufiq, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan kemungkinan jatah kursi yang diterima bertambah.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Minta Jatah Menteri

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan sebulan setelahnya oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate.

Ia memastikan, mereka tidak akan mengajukan calon menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, hal itu adalah hak prerogatif Presiden sendiri.

"Kami sudah berulang-ulang kali mengatakan, tidak mengajukan calon menteri atau setara menteri dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden terpilih untuk mengambil kebijakan yang leluasa tanpa tekanan dari manapun," ujar Plate.

"Kami juga berharap dalam memilih anggota kabinetnya, baik menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, termasuk jaksa agung, Pak Jokowi bebas dari tekanan manapun dan dalam keleluasaan yang luas sesuai keinginan serta harapannya sendiri," ucap dia.

6. Partai Hanura

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura) Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai calon menteri pada Kabinet Kerja Jilid II dari Joko Widodo.

Namun, jika partai diminta mengusulkan nama, Hanura akan mengajukan 50 nama.

"Menteri itu hak preogratif presiden jadi tidak bisa berandai-andai. Tapi kalau Partai Hanura disuruh mengusulkan, kami ajukan 50 orang," kata OSO usai menghadiri halal bihalal Majelis Adat Budama Melayu (MABM) Kalbar, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet

Dia juga mengatakan, hingga saat ini belum mendapat tawaran menteri untuk masuk kabinet.

OSO juga tak mau berandai-andai berapa jatah menteri dari partainya atau dari perwakilan putra daerah Kalimantan Barat untuk menjadi pembantu presiden hingga 5 tahun mendatang.

"Belum tahu (ada tidaknya tawaran menteri dari Kalimantan Barat)," ucap dia. 

7. Partai Perindo

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menyatakan, putri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo merupakan salah satu kandidat menteri dari partai tersebut.

Rofiq mengatakan, Perindo akan mengajukan nama Angela bila diminta presiden terpilih Joko Widodo untuk menyerahkan nama-nama kader Perindo yang layak menjadi menteri.

"Angela menjadi salah satu yang akan diajukan jika diminta. Kalau Pak Jokowi akan meminta, maka salah satunya yang diajukan Angela," kata Rofiq di Sentul, Minggu (14/7/2019).

Baca juga: Perindo: Kita Berharap yang Berkeringat untuk Jokowi yang Masuk Kabinet

Rofiq tak menjabarkan jelas alasan Perindo akan mengajukan Angela. Namun, Rofiq menilai, keterwakilan kelompok milenial merupakan hal penting dalam susunan kabinet mendatang.

"Menteri muda itu menjadi keharusan karena usia milenial itu banyak sekali. Jadi cukup besar, porsi milenial itu harus menjadi prioritas," ujar Rofiq.

Namun, Rofiq menegaskan Perindo tidak akan memaksakan kader-kadernya masuk dalam susunan kabinet. Ia mengatakan, Perindo akan mendukung apapun keputusan Jokowi.

"Prinsipnya Perindo tidak akan memberikan nama-nama. Tapi jika diminta akan kami sodorkan," kata dia.

8. PSI

Ketua Umum PSI Grace Natalie membawa rombongan kader partainya saat bertemu Jokowi di Istana Negara.

Dalam pertemuan itu, ia memperkenalkan para kader yang dianggap potensial menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau ada yang memang speknya dirasa cocok dengan kebutuhan Pak Jokowi ya kan beliau sudah lihat langsung dan berbincang, jadi ya kami tunggu," ucap Grace.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PSI Perkenalkan 44 Kader yang Dianggap Layak Jadi Menteri

Kendati demikian, Grace menegaskan bahwa PSI sama sekali tidak memaksakan Jokowi untuk mengambil kadernya sebagai menteri.

PSI mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden dalam menyusun kabinet baru untuk periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

"Kalau beliau merasa berkenan ya alhamdulillah, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Kami akan tetap full support beliau, no matter what," ujar Grace.

9. PKPI

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan sejumlah nama kadernya untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf.

Nama-nama itu diajukan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Kami menangkap sinyal yang sangat positif telah diberikan oleh Bapak Presiden. Dan kami juga telah mempersiapkan kader-kader terbaik kami untuk berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi & Kiai Ma’ruf Amin," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan usai pertemuan.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Disiapkan PKPI Jadi Menteri Jokowi

Verry mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Sebab PKPI menyadari pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Dalam pertemuan itu, Ketua umum PKPI Diaz Hendropriyono membawa 44 perwakilan pengurus nasional dan provinsi untuk bersilaturahim langsung dengan Presiden Jokowi.

10. PBB

Saat menghadiri undangan Presiden Jokowi di Istana Negara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra membawa serta 45 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PBB.

Namun, Yusril membantah pertemuan itu menyinggung soal jatah menteri dari PBB. Ia memastikan, PBB tidak akan meminta jatah kursi menteri.

"Kami pun tidak enak kalau harus menyodorkan sesuatu ya. Lebih baik bersifat pasif saja. Teserah Presiden, jadi Presiden akan memilih siapa akan menunjuk siapa, ya sudah," kata Yusril.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PBB Mengaku Tak Enak Minta Jatah Menteri

Meski begitu, Yustril tak memungkiri bahwa partainya memiliki banyak kader yang pantas menjadi pembantu Jokowi di pemerintahan.

"Kita tahu di PBB ini ada banyak tokoh yang sangat pantas untuk masuk pemerintahan, untuk kabinet maupun jabatan-jabatan yang lain, jadi tidak spesifik, kami serahkan kepada bapak Presiden," kata dia.

Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut salah satu sosok profesional yang layak duduk di kursi menteri adalah ketua umum mereka Yusril Ihza Mahendra.

"Beliau mumpuni dan beliau menurut saya berpengalaman dan cukup punya pengalaman untuk membangun bangsa bersama Pak Jokowi," kata Afriansyah.