Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Minta Jatah Menteri

Kompas.com - 08/08/2019, 17:40 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKetua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018).
|
Editor Krisiandi

SANUR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menegaskan partainya tidak meminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh usai menghadiri pembukaan Kongres V PDI-P di Sanur, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Megawati: PDI Perjuangan Dikasih Empat Kursi Menteri, Emoh!

Paloh menyatakan, dukungan Nasdem kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019 lalu tanpa syarat.

Paloh pun menegaskan, Nasdem berkomitmen tidak akan meminta jabatan tertentu dari Jokowi.

"Satu kali secara resmi saya katakan Nasdem, harus saya katakan benar-benar, sungguh-sungguh, memberikan dukungan tanpa syarat. Enggak ada urusan itu berapa kursi, mau satu, mau dua, enggak ada masalah," ujar Paloh.

Paloh pun tak memusingkan pernyataan Jokowi yang menyebut PDI-P akan mendapat jatah kursi menteri terbanyak pada kabinet mendatang.

"Ya wajar lah partai pemenang Pemilu kan harus lebih banyak," kata Surya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Keluarnya Buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar

Keluarnya Buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar

Nasional
Cerita Jenderal Hoegeng Disantet Polisi Korup

Cerita Jenderal Hoegeng Disantet Polisi Korup

Nasional
Survei SMRC: Dari 26 Persen Masyarakat yang Tahu RUU Cipta Kerja, Mayoritas Mendukung

Survei SMRC: Dari 26 Persen Masyarakat yang Tahu RUU Cipta Kerja, Mayoritas Mendukung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X