PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri "Jatah" Ketua MPR untuk Golkar

Kompas.com - 06/08/2019, 19:18 WIB
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya tak mempermasalahkan apabila Partai Golkar mengisi kursi ketua MPR 2019-2024.

Namun, menurut Arsul, sampai saat ini belum ada pembahasan dan kesepakatan dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk "memberikan jatah" itu kepada Partai Golkar.

"Kalau PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya untuk Golkar, enggak ada masalah," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Tetapi kalau ini dikatakan bahwa semuanya yang ada di koalisi dan juga yang ada di luar koalisi, apalagi (disebut) sudah menyepakati untuk Golkar, itu belum. Bukan tidak ya. Belum," kata Arsul.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Kursi Ketua MPR dan DPR Sudah Disepakati

Arsul mengatakan, sampai saat ini belum ada pertemuan lima partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membicarakan posisi ketua MPR.

Menurut dia, bisa saja pembicaraan posisi ketua MPR digelar pada acara Kongres V PDI-P pada 8-11 Agustus mendatang.

"Barangkali itu (ketua MPR) secepatnya nanti setelah kongres V PDI-P di Bali. Atau mungkin di sela-sela Kongres (Kongres V PDI-P)," ucap Arsul.

"Kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan sistem paket pimpinan MPR, Asrul mengatakan hal itu akan dibicarakan oleh para ketum partai bersama Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

"Itu yang nanti akan dibicarakan pada saat para ketua umum ketemu termasuk dengan Pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah menyampaikan keinginan untuk mengisi kursi ketua MPR 2019-2024 kepada Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada saat pertemuan empat ketum parpol di Kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X