PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri "Jatah" Ketua MPR untuk Golkar

Kompas.com - 06/08/2019, 19:18 WIB
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya tak mempermasalahkan apabila Partai Golkar mengisi kursi ketua MPR 2019-2024.

Namun, menurut Arsul, sampai saat ini belum ada pembahasan dan kesepakatan dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk "memberikan jatah" itu kepada Partai Golkar.

"Kalau PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya untuk Golkar, enggak ada masalah," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Tetapi kalau ini dikatakan bahwa semuanya yang ada di koalisi dan juga yang ada di luar koalisi, apalagi (disebut) sudah menyepakati untuk Golkar, itu belum. Bukan tidak ya. Belum," kata Arsul.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Kursi Ketua MPR dan DPR Sudah Disepakati

Arsul mengatakan, sampai saat ini belum ada pertemuan lima partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membicarakan posisi ketua MPR.

Menurut dia, bisa saja pembicaraan posisi ketua MPR digelar pada acara Kongres V PDI-P pada 8-11 Agustus mendatang.

"Barangkali itu (ketua MPR) secepatnya nanti setelah kongres V PDI-P di Bali. Atau mungkin di sela-sela Kongres (Kongres V PDI-P)," ucap Arsul.

"Kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan sistem paket pimpinan MPR, Asrul mengatakan hal itu akan dibicarakan oleh para ketum partai bersama Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

"Itu yang nanti akan dibicarakan pada saat para ketua umum ketemu termasuk dengan Pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika...

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah menyampaikan keinginan untuk mengisi kursi ketua MPR 2019-2024 kepada Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada saat pertemuan empat ketum parpol di Kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X