KILAS

MPR: Menghargai Pendidikan Adalah Ciri Negara Maju

Kompas.com - 07/08/2019, 14:40 WIB
Wakil Ketua MPR RI oesman Sapta Odang berswafoto bersama mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Rabu (7/8/2019). Dok. Humas MPR RIWakil Ketua MPR RI oesman Sapta Odang berswafoto bersama mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Rabu (7/8/2019).

PEKANBARU, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang menjelaskan, negara yang maju adalah negara yang menghargai pendidikan.

"Negara maju adalah negara yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi pintar, cerdas, dan bermartabat," imbuh dia.

Oleh karena itu, menurutnya, guru memiliki peran penting, sebab merekalah yang mendidik anak-anak penerus bangsa. Dia pun berpesan, guru harus punya pengalaman mengajar.

"Kalau pengalaman mengajar tidak ada, guru teori namanya. Dia sendiri tidak mengerti apa yang diajarkan," ujar Oesman.

Pesan itu dia sampaikan dihadapan ratusan mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Riau di acara Kuliah Umum dan Transfer Energi "Pancasila dan Narasi Kebangsaan", Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Cerita Atun, Guru Honorer yang Bantu Bocah Kumal dan Miskin agar Bisa Bersekolah

Pada acara yang sama Oesman mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswa yang berhasil diterima di FKIP, Universitas Riau itu.

Oesman mengatakan, mahasiswa boleh berbahagia karena diterima di kampus impian. Namun, dia mengingatkan, agar kebahagiaan itu tidak berlarut-larut karena ini merupakan titik awal perjuangan mereka.

"Keberhasilan itu merupakan titik awal untuk meraih sukses di masa depan. Kesuksesan di masa depan itu pun bergantung pada proses belajar saat ini," ujarnya.

Untuk itu, Oesman berpesan, agar para mahasiswa memanfaatkan waktu belajar mereka di universitas saat ini dengan sebaik-baiknya agar cita-citanya bisa tercapai.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X