Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PKS Tandatangani Komitmen Bela Pancasila hingga Haramkan Korupsi

Kompas.com - 05/08/2019, 20:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, dalam pembekalan caleg DPR dan DPRD terpilih periode 2019-2024, setiap caleg diwajibkan menandatangani pakta Integritas.

Pakta Integritas itu, kata Mardani, berisi kewajiban para caleg untuk membela NKRI dan Pancasila hingga dilarang korupsi.

"Isinya tentang kita harus membela Pancasila NKRI, kepada AD/ART, menjaga kebinekaan dan juga haram KKN, korupsi kolusi nepotisme," kata Mardani saat ditemui di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Sohibul Iman Tak Khawatir Kader PKS Gabung Garbi

Mardani mengatakan, penandatanganan pakta integritas didampingi oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

Ia mengatakan, bagi caleg yang tidak memenuhi pakta integritas, akan diberi sanksi dari partai.

"Siapa yang tidak memenuhi pakta integritas ini, siap diberi sanksi. Kami semua tandatangan di atas materai. Menurut saya ini bagus, bahwa kita harus memperkuat institusi partai," ujarnya.

Sebelumnya, PKS menggelar pembekalan bagi calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah terpilih seluruh Indonesia, Senin siang.

Ada sebanyak 250 calon anggota DPR dan DPRD mengikuti pembekalan tersebut.

Baca juga: Serap Aspirasi Kader Se-Indonesia, PKS Siap Jadi Oposisi Sendirian

Secara umum, terdapat empat materi yang disampaikan kepada para caleg PKS dalam pembekalan, yakni mempersiapkan caleg bekerja sesuai tupoksi di DPR dan DPRD, mewakili visi dan misi partai, menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat dan berperan aktif dalam diplomasi luar negeri.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, salah satu isu yang juga disinggung dalam acara pembekalan ini adalah mengenai pentingnya berperan sebagai oposisi demi perkembangan demokrasi.

"Jadi, kami ingin memberikan pemahaman dan keyakinan kepada caleg-caleg kita bahwa oposisi itu mulia dan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas," kata Sohibul.

Respons para caleg itu, lanjut Sohibul, sama seperti suara di akar rumput PKS, yakni mendorong agar partainya berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Sama dengan kader, ingin oposisi. Saya sudah menyerap dari halal bihalal kader. Ini belum ditanya saja, udah bilang stand di luar ya, ini caleg terpilih juga gitu," lanjut dia.

 

Kompas TV Wakil ketua PAN Bara Hasibuan menyebut jika partainya cenderung untuk memilih bergabung dengan pemerintah Jokowi-Maruf. Sementara Partai Keadilan Sejahtera PKS berkomitmen akan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan dengan berada di ruang oposisi. #PAN #PKS #KoalisiJokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com