Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bungkamnya Jokowi dan Pejabat Istana soal Grasi untuk Eks Guru JIS...

Kompas.com - 01/08/2019, 11:43 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bungkam saat ditanya soal grasi yang ia berikan untuk Neil Bantleman, mantan guru Jakarta International School (JIS) yang menjadi terpidana pencabulan terhadap muridnya.

Wartawan bertanya soal grasi untuk warga negara Kanada itu usai Jokowi menghadiri acara Batik Kemerdekaan di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Kamis (1/7/2019).

Awalnya, Jokowi mau menjawab pertanyaan wartawan soal acara batik tersebut.

Jokowi juga menjawab panjang lebar saat ditanya isu lain seperti perpres mobil listrik, polusi DKI Jakarta, hingga kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Namun saat Kompas.com bertanya apa yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam memberikan grasi untuk Neil Bantleman, Jokowi tak menjawab.

Ia langsung berjalan ke arah keluar stasiun meninggalkan barisan awak media.

Baca juga: Kritik Grasi Jokowi untuk Neil Bantleman, LPSK Harap Tak Terjadi Lagi

Pejabat Istana juga bungkam

Sebelumnya sejumlah pejabat di lingkungan Istana juga enggan memberikan jawaban soal pertimbangan Jokowi memberi grasi untuk Neil Bantleman.

Mulai dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Juru Bicara Presiden Johan Budi, hingga Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati, tak menjawab pertanyaan yang disampaikan Kompas.com lewat pesan singkat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menolak berkomentar soal grasi Jokowi untuk Neil Bantleman ini.

"Aku enggak ngikutin loh. Aku belum mempelajari, nanti salah lagi," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.

Satu-satunya jawaban mengenai alasan Jokowi memberi grasi ini datang dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna menyebut grasi ini diberikan Jokowi atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Namun, Yasonna enggan menanggapi lebih jauh soal adanya pihak-pihak yang mengkritisi pemberian grasi ini.

Baca juga: Menkumham: Jokowi Beri Grasi ke Guru JIS atas Dasar Kemanusiaan

Sudah di Kanada

Kabar mengenai pemberian grasi ini sendiri baru tersiar setelah Neil sudah berada di negara asalnya di Kanada. Media asing memberitakan kepulangan Neil pada 11 Juli lalu.

Sementara, Neil sudah bebas dari Lapas Cipinang sejak 21 Juni, menurut Kabag Humas Ditjen Permasyarakatan Ade Kusmanto.

Neil dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 juni 2019.

Keppres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta.

Baca juga: Mantan Terpidana Kasus Pelecehan Seksual JIS, Neil Bantleman Sudah Kembali ke Kanada

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com