JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan, rencanan merekrut rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) adalah demi meningkatkan kualitas PTN itu sendiri.
Nasir menargetkan, PTN yang dipimpin rektor asing mencapai peringkat 100 besar dunia.
"(Kita tantang calon rektor asing) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia? Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah itu 100 besar dunia. Harus seperti itu," ujar Nasir seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).
Baca juga: Usulkan PTN Boleh Dipimpin Rektor Asing, Nasir Sudah Lapor Jokowi
Kebijakan rektor warga negara asing asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik lumrah dilakukan di luar negeri. Negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.
Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) di Singapura yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia.
"NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia," papar Nasir.
Pemerintah menargetkan, pada 2020, sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Lalu pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.
Meski demikian, Nasir memastikan, hal ini baru sebatas wacana. Ada sejumlah hal yang mesti diputuskan terlebih dahulu sebelum kebijakan itu dilaksanakan.
Baca juga: Tentukan Gaji Rektor Asing PTN, Nasir akan Bahas dengan Sri Mulyani
Nasir sudah melaporkan rencana kebijakan ini kepada Presiden Jokowi. Ia berharap Presiden mendorong penataan ulang regulasi demi terwujudnya kebijakan itu.
"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri kan mengikuti peraturan pemerintah," kata dia.
Adapun mengenai gaji rektor asing itu, Nasir mengaku, akan segera membahasnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.