Kompas.com - 30/07/2019, 20:53 WIB
Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). Presiden berharap Pansel KPK menghasilkan calon pimpinan KPK dengan kemampuan managerial dan menguasai dinamika pemberantasan korupsi. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). Presiden berharap Pansel KPK menghasilkan calon pimpinan KPK dengan kemampuan managerial dan menguasai dinamika pemberantasan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji mengatakan, pengurusan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon pimpinan KPK dilakukan setelah calon terpilih sebagai pimpinan definitif.

Ia pun menyinggung Pasal 29 huruf k Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berbunyi, "Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: k. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Tidak Semua Capim KPK Wajib Laporkan LHKPN

"Mengenai syarat Capim pada Pasal 29 huruf k UU KPK ada makna 'Mengumumkan', ini harus diartikan bahwa laporan kekayaan itu wajib diumumkan oleh capim yang berasal penyelenggara negara maupun yang non penyelenggara negara pada saat sudah ada penunjukan capim sebagai pimpinan definitif," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2019).

Ia menilai persyaratan pelaporan harta kekayaan di awal pendaftaran bisa menimbulkan diskriminasi dan melanggar prinsip persamaan (equality) antara calon dari penyelenggara negara dan non penyelenggara negara.

"Bahwa ada yang berpendapat lain dan berbeda adalah sesuatu yang wajar saja, sepanjang pendapat itu tidak vested interest (mengandung kepentingan)," kata dia.

Baca juga: Sesuai UU, LHKPN Dinilai Harus Jadi Persyaratan Awal Capim KPK

Dalam praktik seleksi calon pimpinan KPK di periode-periode sebelumnya, penyampaian LHKPN dilakukan pada saat calon telah ditunjuk sebagai pimpinan KPK definitif.

Sementara, saat pendaftaran, calon hanya membuat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan kekayaannya.

"Periode Pansel sebelumnya, masalah kapan pengumuman LHKPN tidak menjadi isu. Misal saja periode Pansel 2014 lalu, bahkan pada tahap akhir wawancara saja capim Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK saat ini) belum mendaftar LHKPN. Jadi isu pengumuman LHKPN sekarang ini sepertinya soal vested interest dari pihak tertentu saja," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X