Kalla Nilai Sulit Gerindra Masuk Koalisi Tanpa Persetujuan Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menilai bahwa masuknya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan bergantung pada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi peluang bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan selepas Prabowo bertemu Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kalau Gerindra dan PDI-P kan sudah pernah berkoalisi. Malah 2019 berpasangan, Ibu Mega presiden, Prabowo wakilnya. Bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin. Sudah pernah," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Di Balik Manuver Partai Koalisi Minus PDI-P

"Tentang apakah itu Gerindra masuk koalisi, itu terserah Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan juga koalisi pemerintah yang ada," ucap Wapres.

Kalla mengibaratkan koalisi seperti perkawinan. Karenanya, koalisi membutuhkan persetujuan pihak terdekat seperti keluarga.

"Karena kalau mau kawin kan harus ada persetujuan yang kawin dan keluarga dekat. Anggaplah partai itu keluarga dekat. Kalau keluarga tak setuju, ya susah juga kawin," ucap Kalla.

Baca juga: Ketum GP Ansor: Oposisi Tidak Usah Gabung Koalisi, Bikin Penuh...

Sinyal merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintahan muncul setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi dan Megawati.

Sinyal tersebut diperkuat dengan pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Ia menyatakan, PDI-P memiliki konsep pembangunan yang sama dengan Gerindra.