Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Di Balik Manuver Partai Koalisi Minus PDI-P

Kompas.com - 30/07/2019, 08:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


PERTEMUAN-pertemuan politik yang terjadi selama beberapa hari pada pekan lalu sungguh menarik untuk dicermati, berlangsung intens dan menyiratkan pesan-pesan terselubung.

Pertemuan pertama yang “mengejutkan” adalah yang berlangsung di markas Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019. Empat partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf yang bertemu adalah Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP.

Disebut “mengejutkan” karena pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran PDI-P, poros utama koalisi.

Baca juga: PDI-P Tak Ikut Pertemuan di Kantor Nasdem, Ini Penjelasan Surya Paloh

Dua hari kemudian, Rabu (24/7/2019), berlangsung pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Tak disangka, pada saat yang hampir bersamaan, lagi-lagi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan dengan Anies, Surya memberi pernyataan dukungan kepada Anies sebagai capres 2024.

Mesti diingat, Surya adalah inisiator pertemuan empat partai politik koalisi minus PDI-P. Anies adalah rival Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang didukung Nasdem dan PDI-P pada Pilkada 2017. Boleh dibilang, kali ini Surya bertemu dengan bekas rivalnya sendiri.

Pilkada DKI Jakarta 2017 kerap kali disebut sebagai peristiwa yang menguatkan polarisasi kelompok yang diistilahkan sebagai kelompok agama dan nasionalis oleh sebagian kalangan. Polarisasi itu terasa hingga di Pilpres 2019.

Tak dipungkiri, Partai Nasdem memainkan peran sebagai poros pertemuan-pertemuan politik itu.

Sulit untuk menafikan, ada pesan yang hendak disampaikan Partai Nasdem kepada PDI-P dan Gerindra.

Pesan Nasdem sebelum pertemuan MRT

Jauh-jauh hari, sebelum Jokowi bertemu Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Partai Nasdem sudah mengingatkan bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf tak lagi memerlukan tambahan anggota partai koalisi baru. Hal ini dikuatkan pada pertemuan 4 partai politik lalu.

"Empat ketua umum itu sampai pada satu titik pandangan dan pendapat yang sama. Pertama bahwa koalisi KIK itu sudah solid, sehat, dan kuat sehingga harus dijaga dan dipertahankan. Kami tidak membicarakan sama sekali terkait isu terkini yang beredar yakni kami belum berpikir sekalipun untuk mengembangkan atau melebarkan koalisi,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerald Plate sehari setelah pertemuan Ketua Umum dan Sekjen 4 partai politik minus PDI-P.

Masuknya Partai Gerindra memang membuat partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf terganggu. Mereka mengorbankan banyak hal dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Wajar, jika mereka tak ingin koalisi dimasuki oleh anggota baru.

Lantas, substansi penolakan partai koalisi atas kemungkinan masuknya Gerindra apa sih?

Pangkal soal

Ada sejumlah dugaan yang berkembang. Sumber dari program AIMAN yang tayang pada Senin (29/7/2019) pukul 20.00 di KompasTV menyebutkan, ada sejumlah hal yang menjadi pangkal soalnya.

Pertama, soal kursi Kabinet khususnya Jaksa Agung yang hendak dipertahankan Partai Nasdem.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com