Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini"

Kompas.com - 29/07/2019, 19:51 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Krisiandi

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Massa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu sepakat dengan Presiden Joko Widodo terkait izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang harus sejalan dengan ideologi Pancasila.

Ryamizard mengimbau semua pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila, sebaiknya mencari tempat lain.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz.

"Itu dari presiden kan, saya rasa yang sudah disampaikan presiden sudah jelas. Kalau siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi pancasila, tidak usah disini (di Indonesia). Ini negara Pancasila kok, cari aja tempat yang enggak ada Pancasila nya," kata Ryamizard di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Ryamizard mengatakan, mematuhi Pancasila sudah diatur oleh negara dan dibuat untuk pemersatu seluruh bangsa Indonesia.

"Mematuhi Pancasila kan ada aturnannya, UU semua dibuat berdasarkan Pancasila. digunakan sebagai pemersatu, pandangan hidup, ideologi negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).