Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini" Halaman all

Kompas.com - 29/07/2019, 19:51 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Krisiandi

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Massa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu sepakat dengan Presiden Joko Widodo terkait izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang harus sejalan dengan ideologi Pancasila.

Ryamizard mengimbau semua pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila, sebaiknya mencari tempat lain.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz.

"Itu dari presiden kan, saya rasa yang sudah disampaikan presiden sudah jelas. Kalau siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi pancasila, tidak usah disini (di Indonesia). Ini negara Pancasila kok, cari aja tempat yang enggak ada Pancasila nya," kata Ryamizard di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Ryamizard mengatakan, mematuhi Pancasila sudah diatur oleh negara dan dibuat untuk pemersatu seluruh bangsa Indonesia.

"Mematuhi Pancasila kan ada aturnannya, UU semua dibuat berdasarkan Pancasila. digunakan sebagai pemersatu, pandangan hidup, ideologi negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Sementara itu, Ketua bantuan hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan, perpanjangan izin FPI mestinya tak didasari oleh penilaian politis, tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis.

"Terkait dengan statement bapak Presiden, kami hargai itu, tapi ini saya kira politis, bukan yuridis. Ini kan sangat politis, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum lain, yang lazim, normal, dan wajar." kata Sugito kepada Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Sugito pun membantah bahwa FPI selama ini bertentangan dengan Pancasila. Ia mempertanyakan pernyataan Jokowi tersebut.

Menurut Sugito, pernyataan Jokowi tersebut merupakan akibat dari aktivitas FPI yang kerap mengkritik pemerintah.

"Ini hak setiap orang untuk mengkritisi jadi jangan sampai beda pendapat, beda politik, beda pilihan terus itu menjadi alasan untuk tidak memperpanjang SKT-nya FPI," ujar Sugito.

Kompas TV Jagad media sosial diramaikan dengan beredarnya foto pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, berurusan dengan pihak keamanan Arab Saudi. Kita langsung berbincang dengan 2 narasumber kita, Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, dan Pengamat Intelijen, Ridlwan Habib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.