Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: TNI Bukan Organisasi Bayaran

Kompas.com - 29/07/2019, 13:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, TNI adalah tentara rakyat yang mengayomi seluruh bangsa Indonesia.

Ia menegaskan, TNI bukan organisasi bayaran, tetapi organisasi yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi Pancasila.

"Kita bukan organisasi bayaran, dan kita bukan organisasi yang dibentuk karena kepentingan tertentu, tetapi kita adalah organisasi yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi negara Pancasila sesuai marga kedua sapta marga," Ryamizard dalam acara 'Silaturahmi Purnawirawan TNI, di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019). 

Baca juga: Ini Peran Islam, Kebangsaan, TNI/Polri untuk Indonesia

Ryamizard juga mengatakan, sejak terbentuk, TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun. Menurut dia, politik TNI adalah politik negara, sehingga TNI tidak boleh sedikit pun memiliki ambisi politik.

Ryamizard melanjutkan, seluruh TNI purnawirawan memang punya hak politik. Namun, ia mengimbau agar seluruh purnawirawan tetap berpegang pada ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Memang purnawirawan adalah hak politiknya, tetapi tidak kemana-mana, tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 Sapta marganya tetap," pungkasnya.

Kompas TV Menteri Pertahanan,Ryamizard Ryacudu, bertemu dengan presidium PA 212. Dalam acara halalbihalal ini, Ryamizard menyampaikan, agar masyarakat tidak lagi terpecah belah, karena membela salah satu kubu paslon dalam Pilpres.<br /> Ryamizard mengajak masyarakat, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu, setiap warga diharapakan, tidak membawa identitas pendukung paslon 01 atau 02 lagi karena momen pemilu pun telah usai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com