Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji TNI Diusulkan Naik, Menhan Bilang "Rakyat Sejahtera Dulu Baru Tentara"

Kompas.com - 09/07/2019, 16:22 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyambut baik rencana kenaikan gaji TNI. Namun, dia meminta pemerintah mendahulukan kesejahteraan rakyat.

"Kita senang-senang saja. Tapi lihat dulu rakyatnya kalau sudah mampu (sejahtera), enggak apa-apa," kata Ryamizard saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: DPR Minta Gaji TNI Dinaikkan, Mungkinkah?

Ryamizard mengatakan sejatinya TNI adalah tentara rakyat. Jika rakyat masih kesulitan bertahan hidup, ungkap dia, maka kepentingan rakyat yang harus didahulukan.

"Rakyat dulu nomor satu. Persenjataan alat perang nomor dua. Rakyat sejahtera dulu baru (urusan) tentara," paparnya kemudian.

Selain itu, lanjutnya, saat ini Indonesia dalam kondisi yang relatif aman. Buktinya, kata Ryamizard, Indonesia tidak sedang berperang.

Baca juga: Anggota Banggar DPR Minta Jokowi Naikkan Gaji TNI

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengusahakan kenaikan gaji bagi para anggota TNI.

Tak hanya TNI, Sri Mulyani juga berharap para penegak hukum dan birokrat bisa mendapatkan kenaikan pendapatan demi meningkatkan profesionalismenya.

"Saya akan berikhitiar terus dalam meningkatkan profesionalisme tidak hanya TNI, seperti TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi," kata Sri Mulyani, Senin, (8/7/2019).

Baca juga: Menkeu Pertimbangkan Usulan Anggota DPR soal Kenaikan Gaji Pokok TNI

Dirinya menambahkan, pemerintah Joko Widodo memang fokus meningkatkan kesejahteraan para abdi negara, salah satunya adalah dengan kenaikan gaji.

Namun, Sri Mulyani memastikan kenaikan gaji para PNS, TNI, Polri, maupun unsur pemerintah lainnya tidak akan menjadi beban bagi keuangan negara.

Kompas TV Pemerintah mengalokasi anggaran Rp 20 triliun untuk pembayaran THR bagi Pegawai Negeri Sipil, Polri dan TNI. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan lebih dari Rp 10 triliun tunjangan hari raya telah dibayarkan dari alokasi anggaran Rp 20 triliun. Menkeu berharap penyaluran THR bagi PNS akan terpenuhi seluruhnya dalam waktu dekat. Selain pencairan dana THR PNS, Kemenkeu juga akan membayarkan gaji ke-13 pada Juni 2019. #THR #PNS #Kemenkeu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com