Profesionalitas Akan Jadi Pertimbangan Jokowi-Ma'ruf dalam Menyusun Kabinet

Kompas.com - 27/07/2019, 20:40 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. ANTARA FOTO/HAFIDSZ MUBARAK APresiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin memastikan bahwa aspek profesionalitas akan menjadi pertimbangan dalam menyusun kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Ma'ruf mengatakan, selain mengakomodasi keinginan dari parpol koalisi pendukung, nantinya kabinet juga akan diisi oleh orang-orang yang berlatarbelakang profesional non-parpol.

"Yang penting terwakili politik, walaupun dari politik juga profesional, artinya politik dan non-politik itu kira-kira. Nah bisa 60:40, kata Pak Jokowi, bisa 50:50, bisa saja," ujar Ma'ruf saat ditemui seusai menghadiri acara milad ke-44 MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: Manuver Politik Jelang Pembentukan Kabinet Jokowi

Kendati demikian, Ma'ruf menuturkan hingga saat ini dirinya dan Presiden Terpilih Joko Widodo belum menentukan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet.

Menurut dia, seluruh parpol koalisi dan relawan pendukung akan dimintai usulan nama-nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk duduk dalam kabinet.

"Enggak belum (menentukan nama), baru menghimpun ya," kata Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Usai Pembubaran TKN, Sekjen Parpol Bertemu Bahas Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf

Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah adanya pembahasan mengenai pembagian kursi di kabinet dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang telah mendukungnya bersama Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

Acara itu dihadiri oleh Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin bersama seluruh sekjen parpol koalisi.

Kendati demikian, kata Arsul, Presiden Jokowi terbuka untuk menerima usulan nama-nama yang akan berada di kabinet dari seluruh parpol pendukung dan elemen relawan pendukung.

"Soal kabinet dan segala macam silakan kalau partai politik terus elemen pendukung punya kandidat yang bagus," ujar Arsul saat ditemui seusai acara, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Struktur Kabinet Jokowi-Maruf Akan Dibahas di Kongres PDI-P

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.