Salin Artikel

Profesionalitas Akan Jadi Pertimbangan Jokowi-Ma'ruf dalam Menyusun Kabinet

Ma'ruf mengatakan, selain mengakomodasi keinginan dari parpol koalisi pendukung, nantinya kabinet juga akan diisi oleh orang-orang yang berlatarbelakang profesional non-parpol.

"Yang penting terwakili politik, walaupun dari politik juga profesional, artinya politik dan non-politik itu kira-kira. Nah bisa 60:40, kata Pak Jokowi, bisa 50:50, bisa saja," ujar Ma'ruf saat ditemui seusai menghadiri acara milad ke-44 MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Kendati demikian, Ma'ruf menuturkan hingga saat ini dirinya dan Presiden Terpilih Joko Widodo belum menentukan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet.

Menurut dia, seluruh parpol koalisi dan relawan pendukung akan dimintai usulan nama-nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk duduk dalam kabinet.

"Enggak belum (menentukan nama), baru menghimpun ya," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah adanya pembahasan mengenai pembagian kursi di kabinet dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang telah mendukungnya bersama Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

Acara itu dihadiri oleh Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin bersama seluruh sekjen parpol koalisi.

Kendati demikian, kata Arsul, Presiden Jokowi terbuka untuk menerima usulan nama-nama yang akan berada di kabinet dari seluruh parpol pendukung dan elemen relawan pendukung.

"Soal kabinet dan segala macam silakan kalau partai politik terus elemen pendukung punya kandidat yang bagus," ujar Arsul saat ditemui seusai acara, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

"Artinya beliau terbuka untuk menerima usulan calon menteri dari semua kelompok pendukungnya. tidak hanya parpol," tutur dia.

Menurut Arsul, Presiden Jokowi hanya menyebut kriteria yang diinginkan dari nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri.

Antara lain, memiliki jiwa kepemimpinan, pekerja keras, memiliki kapasitas untuk menjalankan program pemerintah dan berintegritas.

"Beliau sebutkan kriterianya adalah orang yang punya leadership mau bekerja keras punya kemampuan untuk eksekusi program dan tentu integritas ya silakan diusulkan," kata Arsul.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/27/20403991/profesionalitas-akan-jadi-pertimbangan-jokowi-maruf-dalam-menyusun-kabinet

Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke