Kompas.com - 27/07/2019, 06:41 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap partai-partai pendukung PrabowoSubianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 tetap berada di luar pemerintahan.

Menurut Mardani, sikap di luar pemerintahan bagi parpol yang tak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sesuai dengan etika dan logika. 

Hal itu disampaikan Mardani, menanggapi pernyataan Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf Moeldoko terkait penambahan partai dalam Koalisi Pemerintah.

"Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi (Mardani mengucapkan tagar). PKS insya Allah istiqomah, walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," kata Mardani saat dihubungi, Jum'at (26/7/2019).

Baca juga: Mardani: PKS dan Gerindra Bukan Hanya Sekutu, Melainkan Sudah Segajah

Mardani memahami setiap partai politik punya kebebasan untuk mengambil sikap politik lima tahun ke depan. Namun, ia meyakini PKS tidak akan sendirian menjadi pihak oposisi.

Apalagi, kata Mardani, koalisi Jokowi yang sudah "gemuk" menyebabkan akan ada partai yang kecewa dan memutuskan untuk menjadi oposisi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," ujarnya.

Mardani mengatakan, pernyataan Moeldoko terkait penambahan partai dapat dipersepsikan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menerima kehadiran partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga, seperti PAN dan Demokrat.

Baca juga: PKS Akan Berdialog dengan Anies Terkait Manuver Surya Paloh

Bahkan, memberi isyarat sikap presiden Joko Widodo untuk merangkul Partai Gerindra ke koalisi. Padahal, kata dia, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah cukup "gemuk".

"Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisyaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi merangkul Gerindra misalnya. Padahal, koalisi KIK sudah cukup gemuk. Jadi wajar jika Nasdem dan beberapa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) dengan Pak Prabowo," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X