Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 27/07/2019, 06:41 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera berharap partai-partai pendukung PrabowoSubianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 tetap berada di luar pemerintahan.

Menurut Mardani, sikap di luar pemerintahan bagi parpol yang tak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sesuai dengan etika dan logika. 

Hal itu disampaikan Mardani, menanggapi pernyataan Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf Moeldoko terkait penambahan partai dalam Koalisi Pemerintah.

"Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi (Mardani mengucapkan tagar). PKS insya Allah istiqomah, walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," kata Mardani saat dihubungi, Jum'at (26/7/2019).

Baca juga: Mardani: PKS dan Gerindra Bukan Hanya Sekutu, Melainkan Sudah Segajah

Mardani memahami setiap partai politik punya kebebasan untuk mengambil sikap politik lima tahun ke depan. Namun, ia meyakini PKS tidak akan sendirian menjadi pihak oposisi.

Apalagi, kata Mardani, koalisi Jokowi yang sudah "gemuk" menyebabkan akan ada partai yang kecewa dan memutuskan untuk menjadi oposisi.

"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," ujarnya.

Mardani mengatakan, pernyataan Moeldoko terkait penambahan partai dapat dipersepsikan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menerima kehadiran partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga, seperti PAN dan Demokrat.

Baca juga: PKS Akan Berdialog dengan Anies Terkait Manuver Surya Paloh

Bahkan, memberi isyarat sikap presiden Joko Widodo untuk merangkul Partai Gerindra ke koalisi. Padahal, kata dia, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah cukup "gemuk".

"Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisyaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi merangkul Gerindra misalnya. Padahal, koalisi KIK sudah cukup gemuk. Jadi wajar jika Nasdem dan beberapa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) dengan Pak Prabowo," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)KOMPAS.com/Haryantipuspasari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)
Sebelumnya, Ketua Harian TKN Moeldoko menilai hubungan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berjalan dengan baik. Bahkan, tak menutup kemungkinan penambahan partai dalam koalisi pemerintah.

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," kata Moeldoko.

Baca juga: PPP: Kami Belum Dengar Rencana Penambahan Koalisi dari Pak Jokowi

Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikian pula soal partai mana saja yang akan bergabung.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata mantan Panglima TNI itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X