Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Penolakan 4 Partai Koalisi terhadap Masuknya Partai Baru Akan Dibahas dengan Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 17:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) nonaktif Puan Maharani menyatakan, penolakan keempat partai atas wacana masuknya partai baru dalam koalisi pemerintahan akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo dan semua ketua umum partai pengusung pada Pilpres 2019.

Keempat partai yang menolak adanya partai baru dalam koalisi pemerintahan ialah Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP.

"Ini kan dibicarakan. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada silahturahim-silahturahim. Saya rasa itu politik dinamis ya. Silahturahim sebagai masyarakat bangsa timur ya harus dibangun," ujar Puan saat ditemui dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Menurut Jokowi, Kekuatan Koalisi Sudah Cukup

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyatakan, penolakan tersebut merupakan aspirasi yang perlu dibahas bersama Presiden Joko Widodo.

Sebab, Jokowi merupakan pemegang hak prerogatif. "Ini dibicarakan dan didiskusikan dengan Presiden dan masih lamalah," ujar Puan.

Sebelumnya, Golkar bersama PKB, Nasdem, dan PPP menolak bergabungnya partai baru dalam koalisi pemerintahan. PDI-P selaku sesama rekan koalisi tak hadir dalam acara tersebut.

Esoknya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri justru bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Tiba di Acara Pembubaran TKN, Jokowi Pastikan Koalisi Tetap Solid

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pertemuan tersebut membahas desain pemerintahan ke depan agar sesuai dengan cita-cita trisaktri Presiden Soekarno.

Hasto mengatakan, PDI-P memiliki kesamaan konsep pembangunan dengan Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com