Kompas.com - 26/07/2019, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD Kota Manokwari, Papua Barat, Jumat (26/7/2019).

Dalam perkara ini, PAN mengajukan seorang saksi bernama Salmonius Josius.

Di hadapan Majelis Hakim, Salmonius bersaksi bahwa terjadi kericuhan saat rapat pleno rekapitulasi suara pemilu di Distrik Manokwari Barat. Saat itu, Salmonius bertindak sebagai saksi yang diutus Demokrat.

"Yang mengakibatkan ricuh adalah kehadiran Bupati dalam ruang pleno yang mengakibatkan massa di luar gedung karena berpikir Bupati hadir untuk mengintervensi PPD (Panitia Pemilihan Distrik)," kata Salmonius di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Kelakar Hakim MK, Minta Peserta Sidang yang Kalah Tak Menyumpah

Tidak hanya itu, Salmonius menyebut, pelaksanaan rapat pleno di Distrik Manokwari Barat molor dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Pleno yang semula diagendakan mulai pukul 10.00 WIT baru bisa digelar pukul 15.30 WIT.

Menurut dia, pleno molor karena para saksi yang diutus partai politik belum menerima salinan formulir C1 (pencatatan penghitungan suara tingkat TPS) hingga pleno dimulai.

"Selama pleno kami mau protes, namun ketua PPD bertanya apakah Anda punya data. Kami diam karena kami enggak punya C1," ujarnya.

Baca juga: Pujian Hakim Arief Hidayat yang Sebut Ketua MK Negarawan

Bahkan, menurut Salmonius, sempat terjadi pemindahan lokasi rekapitulasi suara lantaran gedung yang digunakan untuk rekapitulasi akan dipakai untuk acara pernikahan.

"Terjadi pemindahan kotak suara dari Gedung Kartini, tempat pleno ke kantor Distrik dengan alasan gedung akan digunakan untuk pernikahan. Rekap distrik lalu terjadi di dua tempat, di Gedung Kartini dan Kantor Distrik," jelas Salmonius.

Akhirnya, rekapitulasi Distrik Manokwari digelar di dua tempat. Namun hasilnya tetap dijadikan satu.

Kompas TV Sidang lanjutan gugatan sejumlah kader Gerindra ke partai mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Hal ini karena ada lima penggugat yang akhirnya mencabut gugatannya. Sidang lanjutan gugatan kader Partai Gerindra seharusnya beragendakan pembacaan replik atau tanggapan dari tergugat, yaitu Partai Gerindra. Kelima kader ini mencabut gugatannya karena beralasan ingin fokus menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. #GerindraDigugat #PrabowoDigugat #Prabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.