Kompas.com - 25/07/2019, 16:51 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Politikus PDI Perjuangan yang juga Menko PMK Puan Maharani (kiri) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Politikus PDI Perjuangan yang juga Menko PMK Puan Maharani (kiri) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI terpilih KH Ma'ruf Amin menyarankan agar para elite politik saling bersilaturahim mengikuti apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Saya kira bagus elite-elite politik harus sudah mulai bersilaturahim supaya tidak ada lagi ketegangan ketegangan yang masih tersisa," kata Ma'ruf di Depok, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019), menanggapi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati kemarin, dikutip dari Antara.

Ma'ruf bahkan menyarankan untuk meneruskan silaturahim tersebut dengan tokoh-tokoh yang lain agar meredakan ketegangan dan menghilangkan kecurigaan.

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, Megawati Harap Beda Pendapat Mereka Tak Diteruskan

Menurut Ma'ruf, silaturahim yang dijalin antar elite politik yang pada masa kampanye pilpres berseberangan bisa berpengaruh pada masyarakat di akar rumput.

"Itu bagus sekali dan juga supaya punya pengaruh di akar rumputnya supaya di masyarakat tidak terbelah lagi," kata dia.

Sementara menanggapi kemungkinan Partai Gerindra bergabung dalam koalisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dia mengatakan hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut lagi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu nanti dibicarakan lah seperti apa bentuknya," kata Ma'ruf yang juga Ketua Umum MUI.

Baca juga: Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Menurut Ma'ruf perlu ada kesamaan pandangan tentang rekonsiliasi seperti apa yang mau dicapai dari kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Kemarin, usai pertemuan di kediamannya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mengajak Ketua Umum Partai Gerindra dan seluruh pendukungnya untuk rukun kembali demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Megawati-Prabowo, Tak Ada Teman dan Musuh Abadi dalam Politik

Ia menegaskan bahwa tak ada partai koalisi ataupun oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan Megawati mempersilakan Prabowo untuk datang ke kediamannya dan berdialog.

"Mari kita rukun kembali, menjadi bersahabat kembali, untuk kepentingan bangsa dan negara dan kita tentunya harus bisa melakukan ini dengan diskusi. Silakan datang ke tempat saya," ujar Megawati.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung selama sekitar dua jam.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X