KPK Supervisi Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Melawi

Kompas.com - 25/07/2019, 13:44 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan di Gedung KPK, Kamis (18/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan di Gedung KPK, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim koordinasi dan supervisi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan supervisi kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi.

Proyek ini diperkirakan menggunakan anggaran sekitar Rp 16 miliar. Perkara dugaan korupsi ini ditangani oleh Polda Kalimantan Barat.

"Satgas Penindakan Korwil 4 KPK memberikan dukungan pada Polda Kalbar dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK. KPK melakukan kegiatan sejak Selasa sampai besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: KPK Tangkap Buronan Korupsi Suap Mantan Bupati Labuhanbatu

Menurut Febri, penanganan kasus ini turut melibatkan jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung.

Hari ini, tim melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Agung Melawi. Tim memeriksa struktur tanah menggunakan alat berat.

Febri menyampaikan, beberapa hari sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan pada beberapa titik fisik bangunan masjid dan volume pemadatan penimbunan lokasi.

Hal tersebut dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara. BPK memperkirakan, dugaan kerugian negara dari proyek pembangunan ini Rp 5 miliar.

Dari hasil pengecekan fisik sementara, lanjut Febri, perlu adanya perbaikan pada konstruksi bangunan apabila pembangunan masjid ini dilanjutkan dan akan digunakan untuk ibadah.

Baca juga: KPK Sita Aset Rumah Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari di Samarinda

Menurut dia, dengan kondisi masjid saat ini, berisiko bagi umat Islam yang akan beribadah di sana jika pembangunan dipaksakan.

"Pelaksanaan kegiatan cek lokasi dan dukungan lain yang diberikan KPK merupakan upaya menjalankan fungsi trigger mechanism melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan. KPK berharap semakin intensnya kerja sama antara KPK, Polri dan Kejaksaan serta BPK dapat berkontribusi memperkuat pemberantasan korupsi," ujar dia. 

Sebelumnya, KPK juga telah mempertemukan penyidik Polda Kalimantan Barat dan auditor BPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6/2019) silam terkait penanganan kasus ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X