Nasi Goreng Pemersatu Megawati-Prabowo dan Kerja Sama Politik Gerindra-Pemerintah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua poros kekuatan politik yang berseberangan selama Pilpres 2019 lalu, mesra sesaat, entah berlanjut atau tidak. Hal itu terwujud dalam pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan keduanya berlangsung satu hari setelah PKB, PPP, Nasdem, dan Golkar selaku pengusung Joko Widodo-Ma'ruf menyatakan menolak penambahan anggota koalisi baru usai Pilpres.

Seolah menunjukkan sinyal berbeda dengan keempat rekan koalisinya di Pilpres 2019 terkait penambahan anggota koalisi itu, PDI-P justru menyambut hangat kedatangan Prabowo. Kehangatan yang sama pun ditunjukkan sang tamu kala beranjangsana ke rumah Megawati.

Prabowo tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 12.30 WIB. Ia didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.

Begitu sang tamu tiba, Megawati menyambutnya di teras rumah. Senyum terpancar dari wajah Megawati saat menyambut Prabowo. Demikian pula dengan Prabowo.

Baca juga: Saat Prabowo Pilih Batik daripada Safari Ketika Temui Megawati...

Prabowo yang terbiasa mengenakan safari cokelat berkantong empat, lebih memilih menggunakan batik lengan panjang bermotif parang ketika bertemu Megawati ini.

Megawati didampingi mantan Sekjen PDI-P sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, putra dan putri, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani, serta Kepala Badan Intelijen Negara yang juga mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5 RI, Budi Gunawan.

Megawati dan Prabowo kemudian bersalaman dan menyempatkan diri menyapa pewarta sebelum masuk ke rumah. Senyum tidak lepas dari wajah keduanya dan orang-orang di sekitarnya.

Silaturahim Lewat Nasi Goreng

Sebelum melakukan pembicaraan, Megawati menjamu Prabowo dengan beragam menu yang telah ia siapkan khusus. Mulai dari menu pembuka bakwan jagung hingga menu utama, nasi goreng.

Selanjutnya, Megawati dan Prabowo melakukan pembicaraan empat mata. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.

Sekira pukul 14.30 WIB, keduanya beranjak keluar ke teras rumah untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada wartawan.

Wajah Megawati terlihat sumringah sepanjang memberikan keterangan kepada wartawan. Demikian pula dengan Prabowo.

Prabowo memuji kelezatan nasi goreng buatan Megawati.

"Ibu Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami," ucap Prabowo.

"Luar biasa, saya sampai nambah. Tapi Beliau (Megawati) ingatkan saya untuk diet," kata Prabowo sembari mengusap perutnya

Baca juga: Cerita Megawati, Prabowo, dan Nasi Goreng...

Dokumentasi PDI-P Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung

"Untunglah kalau perempuan pemimpin dan politisi, ada bagian yang mudah meluluhkan hati laki-laki. Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh," kata putri Presiden pertama RI Soekarno itu disambut tawa Prabowo.

Nasi goreng, menurut Megawati, menjadi sangat ampuh dalam menyatukan kembali pandangan kedua orang yang pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2009 itu.

Prabowo lalu melanjutkan pembicaraan mengenai isi pertemuannya dengan Megawati. Ia menyadari, Pilpres 2019 merupakan momentum perbedaan politik paling tajam dengan Megawati. Namun usai gelaran pesta demokrasi selesai, tali silaturahim tidak sepantasnya terputus.

"Kami mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsipil menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi kalau ada perbedaan, biasa," ujar Prabowo.

"Di ujungnya, kami selalu ingin melanjutkan tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan," lanjut dia.

Mega kemudian menimpali. Dalam pertemuan tadi, Mega meminta kepada Prabowo bahwa perbedaan pandangan politik tidak harus menghalangi jalinan tali silaturahim. Ia pun ingin perbedaan pendapat selama Pilpres tidak diteruskan.

Untuk mengakhiri spekulasi bahwa ia dan Prabowo masih berbeda pandangan, Megawati mengundang Prabowo untuk menghadiri Kongres V PDI-P di Bali tanggal 8-10 Agustus.

Undangan itu disampaikan langsung oleh Megawati di hadapan para wartawan. Prabowo menyanggupi undangan tersebut.

"Saya tadi tanya juga sama Mas Bowo, daripada menjadi hal yang digoreng-goreng gitu, saya tanya, 'Mas mau diundang enggak sama saya? kemana Mbak? Ke Kongres. Ya mau dong. Kalau mau, saya undang. Kalau enggak mau, enggak apa-apa," ujar Megawati menceritakan kembali dialognya dengan Prabowo.

Kerja Sama, Bukan Koalisi

Ihwal apakah kemesraan PDI-P dengan Gerindra berdampak bagi pengisian formasi Kabinet Kerja Jilid II, Megawati mengatakan, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Megawati hanya mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi.

"Enggak ada koalisi, tidak ada oposisi dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, itu monggo saja. Sehingga yang namanya dialog sangat diperlukan," ujar Megawati.

"Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan presiden terpilih karena pada beliau sebenarnya hak prerogatif ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan, saya akan sampaikan begitu juga dari teman-teman (koalisi) yang lain," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra

Apabila Gerindra ingin berkontribusi terhadap pembangunan negara, Megawati menyambutnya dengan baik. Namun apabila ada hal-hal teknis yang perlu dibicarakan, Megawati menyarankan Prabowo langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Prabowo dengan tangan terbuka, tanpa harus didampingi Megawati.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menimpali hal yang sama. Bahkan lebih spesifik.

Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengatakan Megawati dan Prabowo membahas bagaimana desain pemerintahan ke depan beserta struktur kabinet yang mampu mencapai semangat trisakti Bung Karno.

Saat ditanya apakah membahas menteri, Hasto kembali menjawab hal yang sama. Pertemuan itu, kata Hasto, lebih membicarakan desain pemerintahan yang baik dan struktur kabinet yang mampu mengantarkan pada semangat trisakti Bung Karno.

Hasto menambahkan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto.

"Maka, kalau kami bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia.

Baca juga: Gerindra Akan Tawarkan Program ke Jokowi, Ini Tanggapan TKN

Artinya, kemesraan PDI-P dengan Gerindra bisa dipastikan berlanjut ke depan.

Namun Hasto menyatakan, kesamaan pandangan tersebut bukan berarti Gerindra akan masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Sebab, masuknya Gerindra dipastikan mendapatkan penolakan dari anggota parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, yakni Nasdem, Golkar, PPP dan PKB. Sebab, keempat parpol itu sudah cukup lugas mengatakan, menolak masuknya anggota baru dalam koalisi.

Bisa jadi, peluang kerja sama dengan Gerindra terbangun di legislatif, MPR dan Pilkada serentak lainnya.

"Pak jokowi kan juga mendengar, kemarin, ketika Pak Surya Paloh, Pak Airlangga, untuk tidak (menambah anggota) koalisi. Kita lihat dari sisi positifnya bahwa koalisi harus dibangun sebelum pilpres," ujar Hasto.

"Tapi kan ada ruang kerja sama di parlemen, ada ruang kerja sama di MPR. Ada upaya untuk menyepakati sistem politik ke depan. Sistem pemilu itu apakah terbuka atau tertutup," lanjut dia.