Gerindra Akan Tawarkan Program ke Jokowi, Ini Tanggapan TKN

Kompas.com - 20/07/2019, 08:57 WIB
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily KOMPAS.com/HaryantipuspasariJuru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo tentu akan terbuka menerima masukan Partai Gerindra terkait konsep program kerja untuk membantu kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi Partai Gerindra yang akan menyodorkan konsep program kerja kepada Jokowi sebagai syarat masuk ke koalisi pemerintah.

"Tentu sangat terbuka untuk menerima masukan dan konsep untuk kebaikan bangsa," kata Ace saat dihubungi, Sabtu (19/7/2019).

Baca juga: Siap-siap ala Gerindra…

Namun, menurut Ace, Jokowi tidak sembarangan menerima program yang akan disodorkan Gerindra. Sebab, Jokowi telah memiliki berbagai gagasan dan konsep kerja untuk lima tahun ke depan yang sering disampaikannya selama masa kampanye.

"Kami tidak ingin asal menerima. Harus ada kesesuaian dengan apa yang kami tawarkan kepada rakyat sehingga kami memenangi Pilpres 2019 ini," ujarnya.

Selanjutnya, Ace menambahkan, apabila Gerindra memberikan sinyal bergabung dengan koalisi pemerintah, hal itu harus dibahas secara bersama-sama oleh Jokowi dan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kalaupun Gerindra akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan tentu akan dibahas bersama-sama dalam KIK," katanya.

Baca juga: Arah Politik Gerindra, Dewan Pembina Percayakan Prabowo Buat Keputusan

Sebelumnya, Partai Gerindra tengah mempersiapkan beberapa konsep yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Bahkan, Gerindra akan menyiapkan kader yang siap bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Meski demikian, Gerindra menegaskan konsep-konsep yang akan ditawarkan itu tak ada kaitannya dengan bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra siap masuk ke koalisi pemerintah apabila program tersebut diterima.

"Ya, kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi dengan tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X