Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Ketua MPR Sebaiknya Berasal dari Partai Oposisi

Kompas.com - 22/07/2019, 15:44 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Fary Djemy Francis berpendapat bahwa partainya berhak untuk mendapatkan jabatan Ketua MPR.

Sebab, Partai Gerindra memperoleh suara kedua terbanyak dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Selain itu, kata Fary, dalam beberapa periode sebelumnya, ketua MPR dipegang oleh partai oposisi.

"Kalau ditanya apakah Gerindra inginkan pimpinan, ya pengalaman untuk menjadi ketua MPR juga dipimpin oleh oposisi untuk menjaga keseimbangan itu memungkinkan bagi kita," ujar Fary dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Ketum PPP Sebut Ada Pembicaraan soal Kursi Ketua MPR

Seperti diketahui, pada periode 2009-2013, jabatan Ketua MPR dipegang oleh Taufik Kiemas dari PDI-P. Saat itu, PDI-P menjadi oposisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kemudian pada periode 2014-2019, Ketua MPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga menjadi oposisi.

Di sisi lain, lanjut Fary, pemikiran dan gagasan Prabowo dapat direalisasikan melalui tugas, fungsi, dan peran MPR.

Oleh sebab itu, Fary mengusulkan agar jabatan ketua MPR periode 2019-2024 dipegang oleh Partai Gerindra.

Fary mengatakan, partainya telah memiliki konsep dalam menjalankan tugas dan fungsi MPR terkait sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Alangkah lebih baik bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran Pak Prabowo diejawantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR," kata Fary.

Baca juga: Syarief: Jika Setuju, Ketua DPR dari PDI-P, Ketua MPR dari Demokrat

Menurut dia, ke depannya MPR memiliki peran yang strategis dalam melakukan rekonsiliasi di akar rumput.

Sebab, tak dipungkiri masyarakat menjadi terbelah atau terpolarisasi berdasarkan pilihan politik akibat Pilpres 2019.

"Jadi, makna rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kursi, tetapi bagaimana caranya mengkolaborasikan kedua pihak yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan demi masa depan bangsa," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com