Kompas.com - 22/07/2019, 15:16 WIB
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Soeharso Monoarfa, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Soeharso Monoarfa, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Suharso tiba di DPP Nasdem sekitar pukul 13.45 WIB, sementara pertemuan tuntas pada 14.17 WIB. Seusai pertemuan, kepada wartawan, Suharso mengaku ada pembicaraan terkait kursi Ketua MPR periode 2019-2024.

"Ada sedikit-sedikit (pembahasan pimpinan MPR). Pokoknya kita bicara koalisi ke depan, penajaman kita bagaimana membangun pemerintahan efektif ke depan," ujar Suharso.

Baca juga: Politisi PPP Bicara Seandainya Tak lagi Dapat Jatah Menteri Agama

Ia menyebutkan, partai manapun boleh mengajukan nama calon ketua MPR. Bagi Suharso, pengajuan calon tersebut hanya sebatas ide.

"Sebagai ide ya boleh saja. Namun itu belum dibahas ya, belum ada kesepakatan," ungkapnya kemudian.

Lebih lanjut, Suharso menuturkan, pertemuan itu bertujuan guna menyolidkan antarpartai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Ketum PKB, PPP, Golkar Bertemu Surya Paloh

Ia menyebutkan kesolidan yang ingin dikuatkan itu tidak disebabkan karena ada partai yang hendak membelot atau keluar dari koalisi.

Adapun selain Suharso, sebelumnya juga ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sudah datang pukul 11.00 WIB. Seusai pertemuan, Muhaimin juga menuturkan hal serupa terkait kesolidan antarpartai KIK.

Dijadwalkan pula Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga dijadwalkan akan menemui Surya Paloh.

Kompas TV Bak perebutan posisi dalam balap motor, persaingan dan saling salip mewarnai klaim jatah partai. Selain kursi menteri, kursi Ketua MPR juga hangat dibicarakan karena jadi rebutan partai politk yang lolos ke Senayan. Bahkan partai yang berada di ambang minimal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pun berani menyatakan ketertarikannya mengisi kursi pimpinan MPR. Salah satunya PPP yang menyatakan kadernya bisa menjadi Ketua MPR. Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, seusai menutup mukernas PPP di Serang, Banten, Sabtu (20/7) siang. Suharso mengatakan, meskipun suara partainya tergolong lebih rendah dibandingkan partai lain di koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, ia tetap berharap agar PPP mendapat posisi di MPR. Suharso menambahkan, jika tidak memungkinkan mendapat kursi ketua, setidaknya PPP bisa mengisi posisi Wakil Ketua MPR. Persaingan makin ketat, saat Partai Gerindra menyatakan juga ingin kadernya menjadi Ketua MPR. Situasi ini berawal dari pernyataan anggota DPR Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid. Dikutip dari laman Kompas.com, anggota DPR Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid pada Jumat (19/7) lalu menyatakan, rekonsiliasi bisa dimulai dari para wakil rakyat di parlemen terutama pada saat pemilihan pimpinan MPR dengan sistem paket. Hal tersebut terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR, Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR, dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia. Namun, pernyataan Sodik langsung ditanggapi Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Dia menyindir Sodik dan Partai Gerindra dengan menyebut, PDI Perjuangan juga punya kader yang cocok sebagai Ketua MPR. Hasto bahkan meminta semua partai yang lolos ke parlemen mengikuti aturan main undang-undang MD3, sebelum menyebut kader mereka siap menjadi Ketua MPR. Namun, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membuat pernyataan yang berbeda dengan Sodik. Ia menyatakan, Gerindra tidak menginginkan jabatan Ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi. Andre menyebut saat ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih fokus kepada masalah perekonomian Indonesia. Senada dengan Gerindra, Partai Amanat Nasional juga mengisyaratkan tidak ingin bersaing menjadi Ketua MPR. Anggoat Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo menyatakan, PAN menghormati aturan pemilihan pimpinan MPR yang sepatutnya berasal dari jumlah suara yang didapat parpol di pemilu. Sejauh ini Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar yang terang-terangan menginginkan kursi Ketua MPR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan sudah menyatakan dirinya ingin jadi Ketua MPR. Sementara Airlangga Hartarto menegaskan, kader Golkar pantas menjadi Ketua MPR karena perolehan kursi Golkar nomor dua di bawah PDI-P dan lebih banyak dari PKB. #KetuaMPR #MPR #JokowiMaruf
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.