Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/07/2019, 17:20 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, akan memberikan masukan terkait program-program yang dapat diadopsi oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Menurut Andre, hal itu akan dilakukan Prabowo dalam pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama dengan Jokowi pada Sabtu (13/7/2019) lalu.

Namun, Andre tidak menjelaskan secara spesifik mengenai waktu dan tempat pertemuan itu digelar.

"Kalau itu (program) diadopsi sama Pak Jokowi kan baik," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dipastikan akan Bertemu Lagi, Ini yang Dibahas...

Lantas Andre mencontohkan program-program yang pernah dijanjikan Prabowo pada masa kampanye. Misalnya program untuk menurunkan tarif dasar listrik selama 100 hari atau menurunkan harga daging serta kebutuhan pokok lainnya.

Kendati demikian, Andre menegaskan bahwa pertemuan itu tidak akan menjadi ajang bagi Prabowo dan Jokowi untuk berbagi kekuasaan atau jabatan menteri di kabinet.

"Kan mengadopsi visi, misi dan program tidak mengharuskan kami masuk dalam kabinet tapi dengan bertemu berdiskusi, ide-ide yang baik dari kami bisa kami sampaikan ke Pak Jokowi," kata Andre.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Tawaran Jadi Wapres Jokowi Saja Ditolak Prabowo...

Diberitakan sebelumnya, Jokowi dan Prabowo melakukan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu. Begitu bertemu, keduanya bersalaman dan berpelukan dengan akrab.

Dengan adanya pertemuan ini, baik Jokowi maupun Prabowo tak ingin lagi ada polarisasi kubu 01 dan 02, juga olok-olokan cebong dan kampret di akar rumput.

"Saya harapkan pendukung melakukan hal yang sama, karena kita sebangsa tanah air," kata Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

"Tidak ada lagi namanya cebong, tidak ada lagi namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Akan Sampaikan Hasil Pertemuan dengan Jokowi ke Para Pendukung

Hal senada juga disampaikan Prabowo. Ia meminta para pendukungnya untuk kembali merajut persatuan bangsa. Ia setuju untuk mengakhiri keterbelahan di masyarakat yang selama ini membuat politik semakin memanas.

"Sudahlah, enggak ada lagi cebong-cebong. Enggak ada lagi kampret-kampret. Semuanya sekarang Merah Putih," ujar Prabowo.

Pertemuan itu diakhiri dengan makan siang bersama.

Kompas TV Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Moda Raya Terpadu Sabtu (13/7/2019) lalu bisa mengubah peta politik koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Santer terdengar tawaran kursi menteri kepada Partai Gerindra. Seiring dengan terjadinya pertemuan yang dianggap sebagai rekonsiliasi 2 kubu di Pemilihan Presiden 2019. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais mengklarifikasi pertemuan Prabowo dengan Jokowi Sabtu (13/7/2019) lalu. Setelah dijelaskan Prabowo, Amien setuju dengan adanya pertemuan itu. Namun Amien juga mengingatkan agar koalisi yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden tidak tergiur mendapat kursi di kabinet pasca pertemuan Jokowi-Prabowo. Sebab demokrasi butuh oposisi. Untuk memberikan pengawasan kepada pemerintahan. Soal adanya oposisi didukung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid. Jazilul khawatir bila oposisi masuk, koalisi bisa tidak satu kata selama 5 tahun pemerintahan. Pernyataan ini juga bisa dimaknai soal kursi menteri buat koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berkurang bila partai koalisi lawan ikut ‘’nimbrung’’ dalam kabinet. Karena bila masuk Gerindra, PKSdan PANpunya cukup daya tawar dalam kabinet. Makanya Partai Golkar senantiasa menegaskan supaya hanya koalisi Jokowi-Ma'ruf yang bisa mendapatkan kursi menteri dan dibagi secara proporsional perolehan suara DPR. Soal minta bagian kursi menteri ucapan Ketua Umum Partai Nasdem lebih memukau. Surya di hadapan Jokowi Selasa (16/7/2019) malam mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi adalah karena pertemanan bukan karena kursi menteri. Macam polah para petinggi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memang terkesan tak ingin supaya partai pendukung Prabowo-Subianto di Pilpres 2019 dapat jatah kursi menteri dan pejabat setingkat menteri. Masuk akal, karena memang setelah bertarung dengan alot di Pilpres sebaiknya Prabowo dan partai koalisinya menjadi oposisi. Menjaga pagar demokrasi agar tetap utuh. Dengan kekuasaan eksekutif yang tetap diawasi para oposisi di Senayan. #KoalisiPemerintah #Oposisi #JokowiMaruf
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com