Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Para Camat Lebih Bersinergi dengan TNI-Polri

Kompas.com - 16/07/2019, 11:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para camat lebih bersinergi dengan pihak Kepolisian dan TNI di tingkat kecamatan untuk menjaga empat pilar berbangsa dan bernegara.

Tjahjo menyebut, masih banyak camat yang belum mengoptimalkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

"Banyak camat kita, saya sering setiap tahun rakor camat ini, seorang camat itu lupa kalau di wilayahnya ada yang namanya Babinsa, yang namanya Bhabinkamtibmas," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: HUT Bhayangkara ke-73, Panglima Berharap Soliditas TNI-Polri Berjalan Baik

Tjahjo menuturkan, sinergi antara ASN bersama TNI-Polri memang sudah terwujud dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Namun, Tjahjo ingin agar sinergitas tersebut diturunkan ke tingkat yang lebih kecil yaitu kecamatan yang menaungi kelurahan dan desa.

"Urusan ideologi, bukan urusan TNI/Polri saja, atau bukan urusan Presiden saja, kita semua ikut menjaga dan mengamalkan empat pilar berbangsa dan bernegara, itu harga mati," kata Tjahjo.

Di samping itu, Tjahjo juga menganjurkan para sekretaris daerah menyelipkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pidato yang akan disampaikan oleh kepala daerah.

Baca juga: Camat Terkendala Alat Berat Bangun Drainase Vertikal di GOR Radio Dalam

"Sekda kalau buat sambutan untuk Gubernur atau kepala daerahnya coba selipkan mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Membuat Perda juga masukan sila dari Pancasila, dijabarkan dalam program. Kalau begitu negara kita akan aman," ungkapnya.

Empat pilar yang dimaksud Tjahjo adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kompas TV Ketua Gerakan Ma'ruf Amin Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Yusup Mooduto melaporkan camat Bolaang Mongondow, Aswanto Gobel dan sekretarisnya ke Bawaslu setempat karena diduga melakukan penggelembungan suara hasil pemilu pada 17 April lalu. Kecurangan tersebut diduga dilakukan pada Minggu (21/4) malam saat pleno ditingkat PPK tengah beristirahat. Namun, camat Bolaang Mongondow, Aswanto Gobel membantah tuduhan tersebut. Aswanto menjelaskan, bahwa dirinya bersama sekcam saat itu sedang mengisi laporan desk pemilu untuk kabupaten dan bukan melakukan pengelembungan suara. #Bawaslu #KecuranganPemilu #BolaangMongondow

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com