Permohonan Sengketa Pilpres Kembali Ditolak MA, Ini Kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 16/07/2019, 10:33 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). Prabowo-Sandi menyatakan menghormati dan menerima putusan MK yang menolak gugatannya. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). Prabowo-Sandi menyatakan menghormati dan menerima putusan MK yang menolak gugatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo, mengatakan, pihaknya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu tidak dapat diterima.

"Kami sebagai kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh Pemohon Prinsipal dalam hal ini Prabowo-Sandi untuk hal tersebut, saya akan menghormati putusan tersebut," ujar Nicholay saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

Kendati demikian Nicholay berpandangan bahwa putusan MA itu lebih bernuansa politis.

Baca juga: Permohonan Sengketa Pilpres Prabowo-Sandiaga ke MA Dinilai Nebis In Idem

Apalagi setelah pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (13/7/2019) lalu, maka segala permasalahan menyangkut Pilpres 2019 dianggap selesai.

Meskipun, kata Nicholay, Pilpres 2019 masih banyak menyisakan permasalahan hukum sebagai akibat dari perbuatan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang belum terselesaikan.

"Bahwa permasalahan mendasar yang bukan lagi menjadi rahasia umum adalah bahwa penegakan hukum dan pencapaian keadilan substantif di Indonesia saat ini tidak dapat berdiri sendiri karena masih sarat tergantung pada konstelasi politik dan kepentingan politik," ucap Nicholay.

Baca juga: MA Kembali Tolak Kasasi Prabowo-Sandi Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2019

Seperti diberitakan, MA kembali menolak pengajuan kasasi yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Permohonan pemohon tidak diterima sehingga terhadap obyek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Andi menjabarkan, alasan MA menolak pengajuan kasasi Prabowo-Sandi ialah tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi pemilihan umum (PAP).

Baca juga: KPU: Gugatan Prabowo ke MA Tak Pengaruhi Pelantikan Jokowi-Maruf

Dalam keterangan tertulis ringkasan putusan tersebut, MA menolak gugatan terhadap obyek permohonan, yaitu Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Nasional
Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Nasional
Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X